Pangandaran, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mulai mematangkan langkah transformasi digital dalam penyelenggaraan demokrasi tingkat desa.
Salah satunya melalui sosialisasi tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis digital yang digadang-gadang mampu menghadirkan proses pemilihan lebih cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Langkah inovatif tersebut terungkap dalam pembukaan Sosialisasi Tata Cara Pilkades Digital yang berlangsung di Pondok Indah Resort, Pangandaran, Jumat (13/11/2026).
Bupati Bandung, H. M. Dadang Supriatna, mengatakan penerapan Pilkades digital merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan tata kelola pemerintahan desa dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemungutan suara memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari percepatan penghitungan suara, efisiensi waktu, peningkatan akurasi hasil, hingga transparansi penyelenggaraan.
“Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan sosialisasi Pilkades menggunakan sistem digital. Saya melihat sistem ini lebih cepat, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Kenapa? Karena sekarang semuanya sudah serba digital,” ungkap Dadang.
Meski mengedepankan teknologi, Dadang menegaskan bahwa aspek keamanan sistem dan kerahasiaan hak pilih masyarakat tetap menjadi perhatian utama dalam penerapan mekanisme tersebut.
Ia menjelaskan, setiap pemilih nantinya tetap memiliki bukti fisik berupa potongan atau rekam jejak surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara khusus.
Bukti fisik tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila muncul gugatan atau sengketa hasil pemilihan.
Namun, pembukaan kotak suara hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat putusan pengadilan.
Dengan demikian, data hasil pemilihan yang tersimpan dalam sistem digital tetap terkunci dan tidak dapat diakses atau dibuka secara sembarangan.
“Kalau ada gugatan, ternyata sudah ada jawabannya. Dari setiap pemilih itu ada semacam potongan surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara. Kotak suara ini bisa dibuka apabila sudah ada putusan pengadilan. Artinya, semuanya dalam sistem digital terkunci dan tidak bisa dibuka sembarangan,” jelasnya.
Lebih jauh, Dadang memastikan mekanisme Pilkades digital tetap mengedepankan prinsip kerahasiaan suara.
Identitas pemilih tidak serta-merta dapat diketahui berdasarkan pilihan yang diberikan di bilik suara.
Artinya, masyarakat tetap mempunyai kebebasan menentukan calon pemimpin desa tanpa harus khawatir pilihan politiknya diketahui pihak lain.
Pilkades Digital Diklaim Pangkas Waktu Pemungutan Suara
Dari sisi efisiensi, Dadang menilai sistem digital berpotensi memangkas waktu pelaksanaan pemungutan sekaligus penghitungan suara secara signifikan.
Ia mencontohkan, untuk jumlah sekitar 500 pemilih, proses pemilihan diperkirakan dapat diselesaikan hanya dalam waktu dua hingga tiga jam.
Bahkan, apabila kondisi lokasi dan ketersediaan fasilitas memungkinkan, Pemkab Bandung berencana mengoptimalkan kapasitas pelayanan tempat pemungutan suara (TPS) dengan jangkauan sekitar 750 hingga 1.000 hak pilih.
“Kalau 500 pemilih, itu hanya membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga jam sudah selesai. Bahkan, kalau lokasi TPS berdekatan dan memungkinkan, ke depan kita bisa merencanakan kapasitas antara 750 sampai 1.000 hak pilih setiap TPS,” paparnya.
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan, kesiapan perangkat teknologi juga menjadi faktor penting. Peralatan yang dibutuhkan antara lain tablet, alat pemindai atau scanner, serta printer.
Dadang menyebutkan, penyediaan perangkat dalam jumlah memadai, seperti minimal dua unit tablet, dua scanner, dan dua printer, diharapkan mampu mempercepat pelayanan kepada pemilih sekaligus meminimalkan antrean di TPS.
Selain itu, penggunaan sistem digital juga diharapkan dapat menekan potensi kesalahan penghitungan suara karena hasil pemilihan diproses melalui sistem yang telah dipersiapkan.
Terkait potensi kecurangan, Dadang menyampaikan keyakinannya bahwa mekanisme tersebut memiliki sistem pengamanan untuk mencegah manipulasi dalam proses pemungutan suara.
Menurutnya, ketika pemilih memasuki bilik suara, perangkat yang digunakan berupa tablet sebagai media untuk menentukan pilihan.
Dengan mekanisme tersebut, proses pemilihan diharapkan berlangsung tertib, aman, dan tetap menjamin independensi setiap pemilih.
Kepala Desa Diminta Pahami Mekanisme Pilkades Digital
Kendati menawarkan berbagai keunggulan, Dadang mengakui sosialisasi menjadi tahapan penting sebelum sistem tersebut diterapkan secara lebih luas.
Pasalnya, belum seluruh kepala desa memahami secara menyeluruh mekanisme dan teknis penyelenggaraan Pilkades digital.
Karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, para kepala desa diharapkan mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai penggunaan perangkat teknologi, mekanisme pemungutan suara, pengamanan data, hingga prosedur penyelesaian apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan.
“Saya kira setelah berdiskusi dan melihat langsung mekanismenya, sistem ini akan lebih cepat, efisien, efektif, dan transparan. Akurasinya juga lebih baik, sementara kerahasiaan suara tetap dijaga. Namun, tentu kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana hasil sosialisasi ini karena para kepala desa juga belum mengetahui seluruh mekanismenya secara utuh,” tuturnya.
Pemkab Bandung berharap penerapan Pilkades digital nantinya menjadi terobosan penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat desa.
Transformasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk mempercepat proses pemilihan, tetapi juga memberikan kepastian, keamanan, dan kepercayaan kepada masyarakat dalam menentukan pemimpin di wilayahnya masing-masing.
Meski demikian, kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, serta sistem pengamanan tetap harus dipastikan secara matang sebelum penerapan dilakukan secara menyeluruh.
Dengan persiapan yang optimal, Pilkades digital diharapkan mampu menjadi model penyelenggaraan demokrasi desa yang modern tanpa meninggalkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Igun Ruhiyat)
