SNU|Bandung,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Hasbullah Rahmad, menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,95% yang tercantum dalam Raperda RPJMD 2025–2029 tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan peredaran pembangunan di wilayah Jawa Barat. Ia menekankan perlunya dorongan terhadap proyek-proyek strategis nasional yang berada di Jawa Barat agar dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, Kamis(13/11/2025).
“Pertumbuhan ekonomi 7,95% itu tidak cukup hanya dengan pembangunan lokal. Kita harus dorong proyek strategis nasional seperti jalan tol agar segera dibangun. Beberapa ruas yang direncanakan harus dipercepat agar konektivitas meningkat dan ekonomi bergerak lebih cepat,” ujar Hasbullah dalam rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2026.
Ia juga menyoroti pentingnya konektivitas infrastruktur sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, alokasi anggaran untuk pembangunan jalan provinsi sepanjang 2.363 km pada tahun 2026 mencapai Rp4,1 triliun, naik hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp2,2 triliun. “Ini menunjukkan keberpihakan Pak Gubernur terhadap pembangunan jalan Ralicin di Jawa Barat. Kenaikan anggaran ini harus dimanfaatkan secara optimal,” tambahnya.
Dalam rapat paripurna yang dihadiri sembilan fraksi, Hasbullah menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam pembangunan daerah. Tiga fraksi menyampaikan pandangan secara langsung, sementara enam lainnya melalui laporan tertulis. “Besok, Pak Gubernur akan menyampaikan jawaban atas seluruh pandangan fraksi. Ini penting bagi TAPD, karena minggu depan kita masuk ke pembahasan Banggar pada tanggal 18, 19, dan 20. Insyaallah, pengesahan APBD 2026 akan dilakukan tanggal 20 November,” jelasnya.
Hasbullah juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat. “Pembangunan jangan hanya terpusat di utara atau wilayah perkotaan. Wilayah selatan juga harus dibangkitkan agar pertumbuhan ekonomi merata di 27 kota/kabupaten,” katanya.
Selain infrastruktur, ia menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan distribusi pangan. Hasbullah mendorong pembentukan pasar induk di Jawa Barat sebagai langkah strategis untuk menghidupkan mata rantai ekonomi lokal. “Kita punya Perda pasar distribusi. Sayur dan buah di Jakarta 65% dipasok dari Jawa Barat, tapi pusat perputaran ekonominya ada di Jakarta. Kita hanya kirim pakai pick-up tiap hari. Di Jakarta, orang bisa hidup dari aktivitas pasar, tapi di Jawa Barat rantai itu tidak hidup. Kita harus ubah ini,” tegasnya.
Rapat paripurna akan dilanjutkan besok dengan jawaban resmi dari Gubernur Jawa Barat, sebelum masuk ke tahap pembahasan RAPBD oleh Badan Anggaran DPRD.
