SNU//Kota Cimahi – Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Golkar, Indriasari Sih Dewanti, ST, menilai pesatnya pembangunan di Kota Cimahi tidak lepas dari kuatnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, keselarasan kedua lembaga tersebut menjadi kunci berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
Penilaian itu ia sampaikan saat menggelar Reses Masa Persidangan III di halaman Madrasah Maro’atul Huda, Jalan RH Abdul Halim, Kampung Tangkil RT 03/RW 07, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Sabtu (22/11/2025).
Indriasari, yang akrab disapa Indri, menegaskan bahwa berbagai pembangunan seperti infrastruktur, drainase, peningkatan jalan, hingga program sosial, semakin masif karena komunikasi antara pemerintah dan DPRD berjalan baik.
“Semua pembangunan di Cimahi dapat bergerak karena ada kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif,” ujar Indri.
Dalam reses kali ini, Indri menerima banyak aspirasi warga terkait persoalan banjir, perbaikan drainase, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Ia menyebutkan beberapa poin yang paling banyak disampaikan warga mulai dari pembangunan SMPN 16, kepesertaan BPJS, hingga bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
“Warga juga meminta perbaikan jalan-jalan rusak, peningkatan drainase, karena sebagian wilayah Cigugur rawan banjir, serta renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu),” jelasnya.
Sekitar 200 konstituen menghadiri kegiatan tersebut. Mayoritas peserta menyoroti masalah banjir yang rutin terjadi di Cigugur Tengah pada setiap musim penghujan.
Indri mengungkapkan, beberapa titik rawan banjir sebenarnya sudah disurvei Dinas PUPR, namun hingga kini belum dapat segera direalisasikan.
“Saya berharap pemerintah bisa mempercepat realisasi usulan-usulan masyarakat,” tegasnya.
Ketua Tim Pemenangan Indriasari, Deni Supandi, ST, MT, IMP, menambahkan bahwa salah satu penyebab banjir di Cigugur Tengah adalah kondisi saluran di aliran sungai yang membutuhkan perbaikan besar.
“Kita sudah ajukan ini ke Pokok Pikiran (Pokir) dewan sejak April lalu, tetapi memang belum terealisasi,” kata Deni.
Menurutnya, besarnya anggaran yang dibutuhkan, sekitar Rp2 miliar, menjadi salah satu kendala yang membuat perbaikan saluran tersebut belum masuk tahap pelaksanaan.
Deni menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses telah dihimpun sebagai bahan Pokir anggota dewan.
“Tugas kami adalah memperjuangkannya. Dewan tidak mengeksekusi, tetapi melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan. Pokir ini menjadi kekuatan usulan masyarakat yang akan terus kami dorong,” tuturnya. (Bagdja)
