SNU|Kabupaten Garut – Menjelang Hari anti Korupsi se-Dunia yang diperingati tgl 9 Desember 2024, beberapa elemen warga Garut dengan atributnya masing – masing melakukan Audensi dengan Pihak Legislatif DPRD Kabupaten Garut dengan tuntunan Mari membangun Garut dengan Anti Korupasi, di ruang Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Garut Senin (9/12/2024).
Direktur Garut Institute dari salah satu komponen LSM Garut, Riki Prianto, melancarkan kritik pedas terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Garut dalam audensi tersebut.
Forum yang dihadiri jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan elemen masyarakat ini berubah menjadi panggung protes terkait minimnya perhatian pemerintah terhadap momentum Hari Anti-Korupsi Sedunia 2024.
“Selama saya berkeliling ke beberapa kantor dinas di Garut, saya tidak menemukan satu pun baligo, spanduk, atau simbol lain yang memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia. Hal ini sangat ironis mengingat korupsi adalah ancaman utama bagi tata kelola pemerintahan,” tegas Riki. Pernyataannya langsung menyita perhatian forum.
Menurutnya, absennya simbol-simbol peringatan ini menunjukkan lemahnya komitmen pihak pemerintah daerah dalam melawan korupsi.
Dia juga mengingatkan bahwa Hari Anti-Korupsi Sedunia seharusnya menjadi momen strategis untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.
“Ketika pemerintah daerah tidak peduli terhadap peringatan ini, bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa ada keseriusan melawan korupsi?” sindir Riki.
Riki juga menyoroti lemahnya internalisasi nilai-nilai anti-korupsi di tingkat birokrasi.
“Ini bukan soal formalitas. Memasang baligo atau spanduk itu adalah langkah simbolis, yang penting. Jika langkah kecil ini saja diabaikan, apa pesan yang sebenarnya ingin disampaikan pemerintah kepada masyarakat, Apakah korupsi dianggap bukan lagi masalah serius di Garut ? ” tanya Riki dalam forum tersebut.
“Semangat Perubahan besar harus dimulai dari langkah kecil. Jika Hari Anti-Korupsi saja tidak diperingati, bagaimana kita bisa berharap ada reformasi yang lebih mendalam,” tambahnya.
Lebih jauh, Riki menegaskan, pentingnya kepemimpinan yang berani dan tindakan nyata dalam melawan korupsi.
“Garut membutuhkan pemimpin yang bukan hanya bicara, tetapi juga bertindak nyata. Jangan sampai tahun depan kita melihat pengabaian yang sama,” Pungkasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPRD Garut, Aris Munandar mengakui adanya sejumlah catatan penting yang diangkat dalam audiensi.
“Tadi ada delapan perwakilan yang berbicara tentang temuan di lapangan dan bagaimana menyikapi Hari Anti-Korupsi Sedunia ini. Kami mendengarkan dan mencatat semua masukan tersebut,” ungkap Aris.
Aris berjanji bahwa pemerintah daerah akan lebih serius dalam memperingati Hari Anti-Korupsi di masa mendatang.
“Ke depan, kami akan memastikan momen ini dimaknai dengan benar, sebagai wujud komitmen bersama dalam melawan korupsi,” katanya.
Dalam audensi tersebut yang tidak hadir dalam acara audensi tersebut nampak dari pihak Aparat Hukum Garut Ka.Polres, Kejari dan Praktisi hukum Pengadilan Negri Garut. (***)
