Tegalluar Kab Bandung// secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kabupaten Bandung mulai mematangkan langkah strategis yang berpotensi mengubah peta pertumbuhan ekonomi di wilayah Bandung Raya. Bupati Bandung, Dadang Supriatna, memimpin langsung rapat koordinasi penataan desa sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) di Rumah Dinas Bupati, Selasa (3/3/2026).
Agenda tersebut bukan sekadar rutinitas administratif. Di baliknya tersimpan strategi besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus menyiapkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dengan Tegalluar sebagai episentrum pengembangan.
Berdasarkan izin dari Kementerian Dalam Negeri, Musyawarah Desa (Musdes) PAW dijadwalkan berlangsung pada 2–25 April 2026 di 10 desa penerima Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Pelantikan kepala desa terpilih diproyeksikan awal Mei 2026 dengan dukungan pengamanan dari Satpol PP dan Kesbangpol.
Dalam rapat tersebut, Dadang Supriatna—yang akrab disapa Kang DS—menginstruksikan percepatan pemekaran 70 desa yang telah disepakati melalui Musdes. Langkah ini dinilai mendesak mengingat rasio penduduk per desa saat ini mencapai 13.323 jiwa atau sekitar 2,3 kali lipat dari standar minimal regulasi.
“Kondisi ini harus segera direspons agar pelayanan publik lebih optimal. Targetnya mendekati 10.000 penduduk per desa sesuai arahan Pemprov Jabar,” ujarnya.
Selain pemekaran, transformasi desa menjadi kelurahan juga diprioritaskan bagi wilayah berciri ekonomi perkotaan, seperti Desa Margaasih. Kajian teknis disiapkan secara komprehensif, terutama untuk mengantisipasi ketentuan belanja pegawai sebesar 30 persen mulai 2027.
“Tujuannya agar struktur organisasi pemerintahan desa lebih efisien, profesional, dan adaptif terhadap dinamika perkotaan,” tegasnya.
Sorotan utama dalam rapat tersebut adalah rencana pembentukan Kecamatan Tegalluar.
Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru karena berada di sekitar stasiun Kereta Cepat Indonesia–China yang dikelola oleh Kereta Cepat Indonesia China.
Dengan luas sekitar 3.600 hektare, Tegalluar dirancang sebagai kawasan terintegrasi lintas lima kecamatan melalui kolaborasi berbagai sektor.
Keberadaan infrastruktur transportasi berkecepatan tinggi diyakini akan mempercepat mobilitas masyarakat, menarik investasi, serta mendorong pengembangan kawasan hunian, perdagangan, dan jasa.
Momentum ini dinilai sebagai peluang strategis untuk menggeser orientasi pembangunan dari sekadar administratif menjadi berbasis kawasan dan konektivitas.
Pemkab Bandung memastikan seluruh proses penataan wilayah dan pembentukan kecamatan baru akan melalui audit Inspektorat guna menjamin legalitas serta kepastian hukum.
Dengan penataan desa yang terukur, transformasi kelurahan yang adaptif, serta pengembangan kawasan berbasis infrastruktur modern, Kabupaten Bandung menunjukkan arah pembangunan yang semakin progresif—menguatkan tata kelola pemerintahan sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan inklusif. (Apih)
