SNU//Tasikmalaya – Kabupaten Sumedang berhasil dinobatkan sebagai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik 2025 untuk kategori kabupaten/kota wilayah Jawa–Bali.
Penghargaan ini diberikan atas komitmen dan inovasi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mempercepat inklusi serta literasi keuangan masyarakat.
Hal itu diungkapkan oleh Plt. Kepala OJK Tasikmalaya, Melati Usman, yang juga menjabat sebagai Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, dalam konferensi pers bersama media di Tasikmalaya, Senin (20/10/2025).
Menurut Melati, Sumedang menjadi satu-satunya kabupaten di wilayah Jawa dan Bali yang meraih predikat terbaik berkat konsistensi, inovasi, serta komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
“Karena semakin banyak masyarakat yang masuk ke sistem keuangan nasional, maka perputaran uang akan meningkat, ekonomi lokal bergerak, lapangan kerja tercipta, dan masyarakat semakin sejahtera,” ujarnya.
Penghargaan TPAKD Award tersebut diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025, yang digelar beberapa waktu lalu di Jakarta.
Melati menjelaskan, salah satu inovasi unggulan yang mengantarkan Sumedang meraih penghargaan ini adalah program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA), yakni pembiayaan dengan suku bunga hanya 3 persen per tahun.
“KURDA merupakan cerminan dari KUR nasional, namun dengan subsidi bunga dari pemerintah daerah. Program ini memperkuat UMKM agar lebih kompetitif, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka lapangan kerja,” jelasnya.
Selain penghargaan untuk Sumedang, OJK Tasikmalaya terus memperluas program inklusi dan literasi keuangan di wilayah Priangan Timur, seperti Gerakan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan berbagai kegiatan edukasi publik.
Selama triwulan III 2025, OJK telah melaksanakan 129 kegiatan edukasi keuangan yang melibatkan lebih dari 21 ribu peserta, termasuk perempuan, pelajar, dan pelaku UMKM.
“Langkah ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang cerdas finansial, bijak dalam mengambil keputusan keuangan, dan terlindungi dari potensi kerugian,” tutur Melati. (Krist)
