HukumKasusKriminal

Kasus PT BDS Tuntas di PN Bandung! Terdakwa Divonis Belasan Tahun

119

Nasib Bupati Dadang Supriatna Jadi Sorotan

Penulis Oleh : Djamu Kertabudi Pemerhati Pemerintahan 

Kabupaten Bandung, Jawa Barat | secondnewsupdate.co.id – Babak pertama proses hukum kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS), perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung, resmi berakhir.

Pengadilan Negeri Kelas I Bandung telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan hukuman penjara belasan tahun setelah majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Meski putusan telah dibacakan, perkara ini belum sepenuhnya berkekuatan hukum tetap.

Pasalnya, baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun pihak terdakwa sama-sama menyatakan masih pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim.

Sesuai ketentuan hukum acara pidana, para pihak memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding. 

Apabila tidak ada upaya hukum yang diajukan sesuai ketentuan, putusan dapat dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Bupati Dadang Supriatna Sempat Hadir sebagai Saksi

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam perjalanan persidangan kasus PT BDS adalah kehadiran Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang sempat memberikan kesaksian di hadapan persidangan.

Kehadirannya berkaitan dengan kedudukannya sebagai pemegang saham pada PT Bandung Daya Sentosa, perusahaan BUMD yang memperoleh penyertaan modal dari pemerintah daerah.

Perkara ini memang menjadi perhatian luas masyarakat Kabupaten Bandung. Selain menyangkut persoalan hukum di lingkungan perusahaan milik daerah, kasus tersebut juga menyeret nama Bupati Bandung ke dalam pusaran perbincangan publik.

Bahkan, berbagai spekulasi dan tudingan melalui media sosial sempat bermunculan. Dadang Supriatna turut menjadi sasaran serangan digital atau cyberbullying, dengan sejumlah narasi yang mengaitkan dirinya dengan persoalan hukum PT BDS.

Tak hanya di ruang digital, desakan agar Bupati Bandung diperiksa oleh aparat penegak hukum juga sempat disuarakan melalui aksi unjuk rasa.

Namun demikian, berbagai tudingan yang berkembang di ruang publik harus tetap dibedakan dari fakta dan pembuktian hukum di persidangan. 

Kedudukan seseorang dalam struktur kepemilikan perusahaan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan pidana.

Bupati Tetap Fokus Jalankan Pemerintahan

Di tengah derasnya sorotan publik terhadap perkara PT BDS, Dadang Supriatna disebut tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah dan mengarahkan jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan.

Penghargaan atas capaian kinerja pemerintah daerah juga menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terkait perkara PT BDS, sikap yang dikedepankan adalah mendorong masyarakat untuk mengikuti seluruh proses hukum hingga tuntas dan menghormati mekanisme peradilan.

Publik Menanti Kelanjutan Proses Hukum PT BDS

Tuntasnya pemeriksaan perkara di tingkat pertama menjadi salah satu tahapan penting dalam penanganan kasus PT BDS.

Namun, perhatian publik kini tertuju pada langkah hukum berikutnya yang akan ditempuh JPU maupun pihak terdakwa.

Apakah putusan tersebut akan diterima atau justru berlanjut ke tingkat banding, masih menunggu sikap resmi para pihak.

Di sisi lain, masyarakat Kabupaten Bandung tentu berharap agar persoalan hukum yang melibatkan perusahaan daerah ini dapat diselesaikan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan berakhirnya persidangan tingkat pertama, diharapkan situasi daerah tetap kondusif sehingga Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama seluruh jajaran pemerintahannya dapat semakin fokus menjalankan visi dan misi Lebih BEDAS demi mewujudkan Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja. (Apih)

Exit mobile version