Kab Bandung/ secondnewsupdate.co.id – Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab dipanggil (KDS) mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), untuk memperkuat sosialisasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) hingga ke pelosok desa.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, sekaligus ikut mengawal keberhasilan program strategis nasional tersebut.
Pernyataan itu disampaikan KDS usai menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) bersama 10 Asosiasi Desa Indonesia di Gedung Sasana Kriya TMII, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, KDS mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah yang paling siap mengimplementasikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto di bidang penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa.
Hingga pertengahan Juli 2026, dari total 280 desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung, sebanyak 245 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk.
Bahkan, 45 koperasi di antaranya telah selesai dibangun secara fisik dan mulai mendapatkan dukungan operasional, termasuk kendaraan untuk menunjang aktivitas koperasi.
“Di Kabupaten Bandung, dari 280 desa dan kelurahan, sebanyak 245 koperasi sudah terbentuk. Bahkan 45 di antaranya sudah selesai secara fisik dan beberapa desa telah menerima kendaraan operasional untuk mendukung aktivitas koperasi serta pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar KDS.
Sosialisasi Dinilai Masih Kurang
Meski pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, KDS menilai pemahaman masyarakat terhadap program tersebut masih belum merata.
Karena itu, ia meminta Kemendes PDT, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Koperasi meningkatkan edukasi dan sosialisasi secara masif hingga tingkat desa.
“Regulasinya sudah ada, tetapi masyarakat secara menyeluruh belum semuanya memahami. Sosialisasi dan edukasi harus terus diperkuat agar masyarakat mengetahui manfaat koperasi ini dan ikut mengawalnya,” tegasnya.
Koperasi Jadi Benteng Lawan Pinjol dan Bank Emok
Menurut KDS, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan sekadar wadah usaha masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi desa.
Ia menilai koperasi mampu menjadi solusi nyata untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik ekonomi yang merugikan, seperti pinjaman online ilegal, judi online, hingga bank emok.
“Koperasi adalah solusi ekonomi kerakyatan. Dengan gerakan koperasi yang kuat, kita berharap masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman online, judi online, maupun bank emok yang merugikan,” katanya.
KDS berharap hasil Seminar Nasional KDMP dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh asosiasi desa agar implementasi program berjalan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Kemendes: Asosiasi Desa Mitra Strategis Pemerintah
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa 10 asosiasi desa di Indonesia merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurutnya, pemerintah akan terus memperkuat sosialisasi kepada kepala desa beserta perangkat desa agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat dipahami dan dilaksanakan secara maksimal.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa KDMP diproyeksikan menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat desa sekaligus motor penggerak ekonomi lokal.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen memastikan koperasi dapat beroperasi secara profesional melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa.
Dengan percepatan pembentukan koperasi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bandung yang menjadi salah satu pelopor, pemerintah berharap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mampu menjadi fondasi baru bagi penguatan ekonomi desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya kemandirian ekonomi nasional. (Apih)
