Pandeglang, Banten | secondnewsupdate.co.id – Keterlambatan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Campaka, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, menuai sorotan.
Ketua KNPI Kaduhejo, Novan Ahmad Fauzan, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Satgas MBG Kabupaten Pandeglang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan manajemen distribusi SPPG tersebut.
Desakan itu muncul menyusul laporan keterlambatan pengiriman makanan bergizi ke TKIT Riyadusibyan yang disebut berulang kali tiba setelah pukul 11.00 WIB, sementara kegiatan belajar mengajar (KBM) di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) tersebut telah berakhir pada pukul 11.00 WIB.
Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan keterlambatan pengiriman, tetapi juga berpotensi menghilangkan tujuan edukatif program MBG bagi anak-anak usia dini.
Novan menegaskan, program MBG di jenjang PAUD tidak boleh hanya dimaknai sebagai kegiatan membagikan makanan gratis untuk dibawa pulang.
Lebih dari itu, program tersebut menjadi bagian dari pembelajaran, mulai dari pembiasaan mencuci tangan, berdoa sebelum makan, hingga membangun kebiasaan makan bersama dengan pendampingan guru.
“MBG di jenjang PAUD bukan sekadar pembagian makanan gratis untuk dibawa pulang, melainkan bagian dari proses pembelajaran seperti cuci tangan, doa, dan pembiasaan makan bersama yang didampingi guru. Jika makanan tiba di atas pukul 11.00 WIB saat siswa sudah pulang, esensi edukasinya hilang,” ujar Novan.
Ia juga menyoroti alasan penutupan jalan yang disebut berulang kali menjadi penyebab keterlambatan distribusi.
Menurutnya, kendala tersebut semestinya dapat diantisipasi melalui perencanaan rute dan pengaturan waktu pengiriman yang lebih matang.
“Alasan penutupan jalan yang disampaikan setiap hari sudah tidak rasional dan mengindikasikan adanya persoalan dalam manajemen rute. Kami mendesak SPPG Campaka menaati SOP Badan Gizi Nasional dengan memasukkan TKIT Riyadusibyan ke dalam gelombang pertama pengiriman, paling lambat pukul 09.30 WIB,” tegasnya.
Soroti Kepatuhan SOP dan Keamanan Pangan
Persoalan keterlambatan tersebut juga menjadi perhatian pihak Yayasan TKIT Riyadusibyan. Pihak yayasan menilai pola distribusi yang terjadi perlu dievaluasi berdasarkan ketentuan teknis dan standar operasional program MBG.
Setidaknya terdapat tiga aspek penting yang menjadi sorotan.
Pertama, pengaturan gelombang distribusi.
Penentuan urutan pengiriman perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing satuan pendidikan, terutama PAUD dan TK yang memiliki waktu kegiatan belajar lebih singkat.
Penempatan sekolah pada rute akhir berpotensi menyebabkan makanan tiba setelah peserta didik meninggalkan sekolah.
Kedua, hilangnya aspek edukasi gizi terintegrasi. Program MBG di lingkungan PAUD idealnya menjadi sarana membangun kebiasaan hidup sehat melalui kegiatan makan bersama, edukasi kebersihan, serta pendampingan guru. Keterlambatan distribusi jelas menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ketiga, aspek keamanan dan mutu pangan. Waktu pengolahan, pengemasan, pengangkutan, hingga makanan diterima dan dikonsumsi harus menjadi perhatian serius.
Keterlambatan yang tidak terkendali berpotensi memengaruhi kualitas makanan dan meningkatkan risiko keamanan pangan apabila tidak ditangani sesuai standar penyimpanan dan distribusi.
Yayasan Sampaikan Tiga Tuntutan
Atas kondisi tersebut, Yayasan TKIT Riyadusibyan menyampaikan sejumlah tuntutan sebagai langkah perbaikan terhadap pelayanan distribusi MBG.
Pertama, meminta SPPG Campaka Kaduhejo menetapkan TKIT Riyadusibyan sebagai penerima pada gelombang pertama pengiriman, dengan target makanan tiba paling lambat pukul 09.30 WIB agar dapat dikonsumsi peserta didik sebelum jam kepulangan.
Kedua, meminta Koordinator Wilayah dan pengawas SPPG melakukan evaluasi serta audit manajemen rute distribusi. Hal ini dinilai penting agar kendala lalu lintas yang berulang dapat diantisipasi melalui pengaturan jalur dan jadwal pengiriman yang lebih efektif.
Ketiga, pihak yayasan menyampaikan tuntutan agar operasional SPPG MBG Campaka ditutup apabila persoalan tersebut tidak dapat diperbaiki dan pelayanan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
KNPI Tegaskan Dukungan terhadap Program MBG
Novan menegaskan bahwa KNPI Kaduhejo pada prinsipnya mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional.
Namun, dukungan tersebut harus dibarengi dengan pelaksanaan yang profesional, disiplin, tepat waktu, serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan anak-anak.
Menurutnya, jangan sampai program yang memiliki tujuan mulia justru kehilangan manfaat akibat lemahnya pengelolaan distribusi di lapangan.
KNPI Kaduhejo pun mendorong BGN, Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, serta pihak terkait untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap SPPG Campaka.
Evaluasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas teguran administratif, tetapi menghasilkan langkah konkret agar keterlambatan distribusi tidak kembali terulang dan hak anak-anak untuk memperoleh layanan MBG secara tepat waktu tetap terpenuhi.
Program MBG harus berjalan sesuai tujuan awalnya: bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga menjamin kualitas pelayanan, keamanan pangan, serta manfaat nyata bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa. (Sanan)
