KAB TANGERANG, BANTEN | secondnewsupdate.co.id — Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji mendapat apresiasi dari Komisi VIII DPR RI.
Apresiasi tersebut disampaikan saat Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang, Kamis (17/9/2026).
Kunjungan itu dihadiri Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tangerang, unsur Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Banten serta Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang.
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Komisi VIII DPR RI untuk menyerap masukan pemerintah daerah mengenai penyelenggaraan ibadah haji sekaligus melihat secara langsung dukungan Pemkab Tangerang terhadap pelayanan jemaah.
Maesyal menjelaskan, pemerintah daerah berupaya memberikan dukungan sejak tahap persiapan keberangkatan hingga jemaah kembali ke Kabupaten Tangerang.
Dukungan tersebut antara lain diberikan melalui hibah untuk kegiatan persiapan dan pembekalan jemaah haji.
Dalam proses pembekalan, jemaah juga mendapatkan penyampaian materi keagamaan dari MUI, Kementerian Agama, dan Kementerian Haji dan Umrah.
Tak berhenti pada pembekalan, Pemkab Tangerang juga memfasilitasi transportasi jemaah dari Masjid Al-Amjad Tigaraksa menuju embarkasi dan perjalanan kembali ke Kabupaten Tangerang.
Biaya transportasi tersebut ditanggung pemerintah daerah sehingga jemaah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perjalanan tersebut.
“Kita ingin memberikan perhatian kepada jemaah haji Kabupaten Tangerang. Mulai dari persiapan, keberangkatan sampai kembali lagi ke daerah. Kita berupaya memberikan pelayanan dan kemudahan,” ujar Maesyal.
Jemaah Haji Dapat Uang Saku Rp750 Ribu
Pada penyelenggaraan ibadah haji 2026, Pemkab Tangerang juga memberikan uang saku sebesar Rp750 ribu untuk setiap jemaah haji.
Menurut Maesyal, jika dikalkulasikan secara keseluruhan, dukungan uang saku tersebut mencapai sekitar Rp1,6 miliar.
Komitmen pemerintah daerah juga diperluas melalui dukungan terhadap pembangunan Asrama Haji Banten di Kota Tangerang.
Maesyal mengungkapkan, Pemkab Tangerang telah mengalokasikan dukungan anggaran sekitar Rp22–23 miliar untuk pembangunan fasilitas tersebut.
Dukungan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat fasilitas pelayanan bagi jemaah haji asal Provinsi Banten.
Siapkan Lahan Kantor Kementerian Haji dan Umrah
Komitmen Pemkab Tangerang terhadap pelayanan haji juga diwujudkan melalui rencana pembangunan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang.
Maesyal mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan pembangunan kantor tersebut di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
Pembangunan kantor tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi agenda penyelenggaraan ibadah haji dan pelayanan umrah setiap tahun.
“Kita sudah menyiapkan lahannya di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan nanti bisa dibangun Kantor Kementerian Haji dan Umrah pada 2027. Kalau sudah memiliki kantor sendiri, tentu pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal,” ujarnya.
Komisi VIII DPR RI Beri Apresiasi
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan Pemkab Tangerang dalam mendukung pelayanan jemaah haji.
Menurut Marwan, perhatian pemerintah daerah terhadap jemaah terlihat dari berbagai bentuk dukungan, mulai dari pemberian uang saku hingga kontribusi terhadap pembangunan fasilitas asrama haji.
“Kami sangat terkesan dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Bupati Tangerang yang intens memberikan perhatian dan bantuan kepada jemaah haji,” kata Marwan.
Ia juga menyoroti komitmen Pemkab Tangerang dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang.
“Komitmen membangun Kantor Kementerian Haji dan Umrah di Kabupaten Tangerang ini sangat jarang kita temui di daerah-daerah lain,” ungkapnya.
Marwan menegaskan, kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI tidak hanya bertujuan melihat pelaksanaan pelayanan haji di daerah. Kunjungan tersebut juga menjadi sarana untuk menyerap persoalan, saran, dan masukan dari pemerintah daerah.
“Dalam kunjungan spesifik ini kami berharap mendapatkan masukan, saran, dan input-input dari daerah, khususnya Kabupaten Tangerang, tentang berbagai permasalahan ibadah haji agar pelaksanaan ibadah haji ke depan menjadi jauh lebih baik,” pungkasnya. (Dia)
