SNU//Kab. Bandung – Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat kesiapan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Rapat Konsolidasi SPPG yang digelar di Hotel Sunshine, Soreang, Senin (17/11/2025).
Rapat yang menghadirkan para camat, mitra, dan pengelola SPPG ini menjadi langkah strategis Pemkab Bandung untuk memastikan program nasional tersebut berjalan optimal, khususnya di daerah dengan jumlah penerima manfaat terbesar.
Pemkab Bandung menggelar konsolidasi untuk membantu pengendalian inflasi di tingkat daerah, menyatukan pemahaman antarinstansi, membangun chemistry dengan para mitra, serta memperkuat kesiapan daerah sebagai penerima manfaat terbanyak.
“Pemerintah hadir untuk memberi solusi, jadi jangan sampai terjadi miskomunikasi. Kabupaten Bandung adalah kabupaten terluas dengan 3,8 juta penduduk dan menjadi salah satu daerah dengan penerima manfaat terbanyak,” ujar Bupati Bandung, Kang DS.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan perencanaan, jumlah penerima manfaat MBG di Kabupaten Bandung mencapai 1.253.000 jiwa, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jumlah ini berpotensi meningkat menjadi 1,7 juta jiwa pada 2026 ketika sasaran diperluas hingga mencakup lansia.
“Jumlahnya fluktuatif dan membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah memiliki data paling detail. Kami berterima kasih kepada BGN yang hadir langsung untuk mendampingi kami,” tambahnya.
Dari sisi infrastruktur, Pemkab Bandung mencatat 255 titik SPPG telah terbentuk dan 161 lokasi sudah beroperasi dari kuota 375 titik. Berdasarkan laporan camat, jumlah titik tersebut berpotensi bertambah menjadi 422, seiring luasnya sebaran penerima manfaat yang mencakup wilayah kategori 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Selain itu, Pemkab Bandung melatih 8.422 penjamah makanan agar memenuhi standar laik higiene. Pemerintah juga mendorong penguatan tata graha dan penggunaan filter air di setiap SPPG untuk memastikan pangan yang aman dan higienis.
Dalam rapat konsolidasi, Kang DS juga memaparkan 10 persoalan utama selama pelaksanaan MBG, mulai dari keterlambatan proses, keterbatasan SDM seperti ahli gizi, ketimpangan jumlah SPPG antarkecamatan, penumpukan kuota, kendala pendataan, hingga masalah aktivasi SPPG.
“Semua masalah ini akan kami tindak lanjuti satu per satu. Dengan koordinasi dan kolaborasi, saya yakin semuanya bisa kita selesaikan bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Bandung menyediakan dasbor pimpinan yang dapat memantau update harian pelaksanaan MBG sehingga proses pengawasan berlangsung lebih transparan dan real time.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, turut menekankan pentingnya integritas pelaksana MBG di lapangan.
“Semua kembali pada niat. Kalau niatnya mendukung program pemerintah, maka manfaatnya untuk anak-anak sangat besar. Ini juga menjadi amal jariyah bagi kita,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa MBG merupakan amanah konstitusional yang harus dijalankan secara bersih dan bebas dari praktik curang.
“Setiap warga negara berhak hidup sehat dan memperoleh gizi layak. Saya ingatkan, kalau ada yang mencoba bermain di SPPG karena kolusi, akan saya tindak,” tegasnya. (Apih)
