Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
BeritaHeadlineKasusLingkungan HidupRagam Daerah

Kontroversi Izin Pembangunan Eiger Camp di KBB: DPRD dan Gubernur Jawa Barat Turun Tangan

1620
×

Kontroversi Izin Pembangunan Eiger Camp di KBB: DPRD dan Gubernur Jawa Barat Turun Tangan

Sebarkan artikel ini
Persoalan pembukaan lahan Eiger Camp di Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus menjadi sorotan publik. Foto: Ist
Example 468x60

SNU|Kab.Bandung Barat,- Persoalan pembukaan lahan Eiger Camp di Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus menjadi sorotan publik. Komisi I DPRD KBB dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini turun tangan untuk menyelidiki proses perizinan pembangunan wisata tersebut, Senin(31/3/2025).

Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil PT Eiger untuk memperjelas kronologi perizinan. “Kami ingin memastikan bahwa proses perizinan ini dilakukan dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tegas Sandi. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses ini demi kemaslahatan semua pihak.

Example 300x600

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah meninjau langsung lokasi pembukaan lahan tersebut. Dalam unggahan media sosialnya, Dedi mempertanyakan keputusan Pemkab Bandung Barat yang memberikan izin pembangunan di area yang dianggap sakral dan penting untuk konservasi lingkungan. “Daerah ini seharusnya tetap menjadi kawasan hutan lebat,” ujar Dedi.

DPRD KBB berencana menggali lebih dalam terkait dokumen perizinan dan survei lapangan yang dilakukan. Mereka juga akan memastikan bahwa tidak ada kerugian bagi pelayanan publik akibat proyek ini. “Kami akan memanggil pihak-pihak terkait dan melakukan pengecekan langsung ke lapangan,” tandas Sandi.

Kasus ini menjadi perhatian luas karena melibatkan kawasan yang memiliki nilai ekologis dan historis tinggi. Publik menantikan langkah tegas dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai aturan dan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Example 120x600