Kota Tasikmalaya/ secondnewsupdate.co id – Polemik proyek pembangunan For You Padel di Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Tasikmalaya, kian memanas.
Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengukuran ulang lahan, Selasa (5/5/2026).
Langkah ini dilakukan menyusul munculnya berbagai pertanyaan terkait luas dan status lahan proyek yang belakangan menuai sorotan warga sekitar.
Di lapangan, tim teknis BPN bergerak cepat melakukan pengukuran. Peralatan GPS geodetik dipasang, patok batas lahan ditancapkan, dan titik koordinat ditelusuri berdasarkan petunjuk pemilik lahan.
Petugas ukur BPN, Herman, mengatakan seluruh data hasil pengukuran lapangan telah dikantongi dan akan segera diverifikasi dengan data yang tersimpan dalam sistem BPN.
“Hasil pengukuran lapangan sudah kami dapat. Selanjutnya akan diproses dan disinkronkan dengan data BPN. Hasil final akan kami serahkan ke DPRD pada 6 Mei 2026,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Safaat, menegaskan pengukuran ulang ini dilakukan demi memastikan kepastian hukum terkait luas dan legalitas lahan proyek tersebut.
Menurutnya, DPRD tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan sebelum menerima hasil resmi dari BPN.
“Ukur ulang ini demi kepastian luas dan status lahan. Kami menunggu hasil resmi BPN sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” tegasnya.
Namun, proses pengukuran ulang tak berjalan sepenuhnya mulus. Suasana di lokasi sempat memanas ketika sejumlah warga menyampaikan keberatan atas dampak pembangunan terhadap lingkungan sekitar.
Warga menyoroti potensi gangguan lingkungan dan meminta adanya kejelasan dari pihak pengembang maupun pemerintah terkait keberlanjutan proyek tersebut.
Tokoh pemuda setempat, Ajang Firman, mengungkapkan keresahan warga terus meningkat meski komunikasi dengan pihak pengembang sudah dilakukan.
“Komunikasi dengan pengembang sebenarnya sudah ada, tapi keresahan warga makin besar. Kami butuh kepastian,” katanya.
Sementara itu, perwakilan pengembang For You Padel, Muhamad Ismail, menegaskan pihaknya terbuka menerima masukan dari masyarakat dan siap mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku.
“Kami mendengar semua masukan. Kami mengikuti aturan dan menunggu hasil resmi dari BPN,” ujarnya.
Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.
Hasil pengukuran ulang dinilai menjadi kunci penting untuk memberikan kejelasan hukum sekaligus meredam polemik yang berkembang antara warga dan pengembang.
Rencananya, hasil final pengukuran akan dipaparkan secara resmi di DPRD Kota Tasikmalaya pada Rabu (6/5/2026). (Krist)
