SNU|Pontianak Kalbar – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Herman Hofi Law menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh atas pengangkatan Ahelya Abustam, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat yang baru. Pengangkatan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan supremasi hukum dan pelayanan publik yang lebih berkeadilan di wilayah Kalbar.
“Kami menyambut Ibu Ahelya Abustam dengan harapan besar. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, institusi Kejaksaan di Kalimantan Barat semakin modern, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil,” ujar pernyataan resmi LBH Herman Hofi Law, Rabu (24/4).
Pada kesempatan yang sama, LBH Herman Hofi Law juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pejabat sebelumnya, Edyward Kaban, S.H., M.H., yang telah memimpin Kejati Kalbar sejak Juni 2024 hingga Maret 2025. Dedikasi dan kontribusi beliau dinilai telah memberikan dampak positif dalam penegakan hukum dan penguatan pelayanan publik.
Seiring dengan pergantian kepemimpinan ini, LBH Herman Hofi Law menyuarakan harapan publik Kalimantan Barat yang mendambakan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Mereka menekankan pentingnya penanganan serius terhadap berbagai persoalan hukum strategis seperti korupsi, illegal logging, mafia tanah, pembabatan hutan mangrove, illegal mining, dan penyalahgunaan wewenang.
“Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan besar akan menjadi indikator kehadiran negara dalam melindungi hak-hak warga. Efek jera bagi pelaku dan rasa keadilan bagi korban adalah dua sisi penting dalam sistem hukum yang berpihak pada rakyat,” lanjut pernyataan tersebut.
LBH juga menekankan pentingnya perluasan akses keadilan, terutama bagi kelompok marginal seperti masyarakat adat, nelayan, dan petani. Penerapan pendekatan keadilan restoratif serta mediasi hukum yang humanis dinilai penting untuk menjawab dinamika konflik agraria dan sosial yang kerap muncul di berbagai wilayah Kalbar.
Tak hanya itu, LBH mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara Kejati Kalbar dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum lainnya, organisasi masyarakat sipil, dan media. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan mendukung pembangunan Kalbar secara berkelanjutan.
LBH Herman Hofi Law juga menyampaikan harapan agar Kejati di bawah kepemimpinan Ahelya Abustam dapat memperkuat evaluasi kinerja di seluruh Kejaksaan Negeri di Kalbar, khususnya dalam menanggapi laporan masyarakat yang belum tersentuh atau belum ditindaklanjuti.
“Pelayanan Kejaksaan Negeri di Kalbar harus terus ditingkatkan dari sisi kecepatan, efisiensi, dan keterbukaan. Kami percaya gaya kepemimpinan Ibu Ahelya yang mengedepankan rasa keadilan akan membawa wajah baru bagi Kejati Kalbar,” ujar LBH.
Sebagai penutup, LBH Herman Hofi Law mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk jurnalis dan LSM, untuk terus mendukung Kejati Kalbar. Mereka mengimbau publik untuk aktif berkolaborasi dalam mengawal dan menyampaikan berbagai informasi hukum yang relevan demi terciptanya sistem peradilan yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
“Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan hukum bekerja bagi rakyat. Kami yakin, dengan kepemimpinan yang adil dan kolaboratif, Kalimantan Barat bisa menjadi contoh dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia.” (Jono)
