Kota Cimahi//secondnewsupdate.co.id– Sorotan publik terhadap anggaran DPRD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp92 miliar dinilai sebagai hal yang wajar dalam iklim demokrasi.
Namun demikian, Ketua Umum LSM Penjara, Andi Halim, menegaskan bahwa besaran anggaran tersebut sejatinya tidak layak dipersoalkan, mengingat adanya penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Andi menyampaikan, pada Tahun Anggaran 2025, DPRD Kota Cimahi mengelola anggaran sebesar Rp111 miliar. Sementara pada 2026, anggaran tersebut turun menjadi Rp92 miliar, atau berkurang sekitar Rp19 miliar.
“Kalau melihat perbandingannya, justru anggaran DPRD Cimahi sudah mengalami penurunan. Artinya efisiensi sudah dilakukan. Jadi menurut saya, anggaran Rp92 miliar itu sangat wajar,” ujar Andi saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Kota Cimahi, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, DPRD memiliki peran strategis yang membutuhkan dukungan anggaran memadai.
Di antaranya untuk kegiatan reses, kunjungan daerah pemilihan (dapil), penerimaan aspirasi masyarakat, hingga fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
“Di DPRD ada Sekretariat Dewan dan 45 anggota dewan yang masing-masing memiliki konstituen. Mereka wajib turun ke masyarakat minimal tiga kali dalam setahun. Semua itu tentu membutuhkan anggaran,” jelasnya.
Menurut Andi, berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang masih memungkinkan dilakukan efisiensi melalui pengurangan kegiatan seremonial, di DPRD hampir tidak ada agenda seremonial.
“Kegiatan di DPRD itu jelas, seperti reses, kunjungan dapil, hearing, kunjungan kerja, dan studi banding. Semua melibatkan masyarakat. Bahkan satu kali reses bisa mengundang sekitar 300 orang, dan itu difasilitasi oleh anggaran APBD,” katanya.
Ia menilai, kritik publik seharusnya lebih diarahkan pada kinerja DPRD, bukan pada besaran anggarannya. Pasalnya, anggaran tersebut pada akhirnya kembali kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang melibatkan warga secara langsung.
“Yang harus disoroti itu fungsi pengawasan, produk perda, dan kinerja legislasi DPRD. Bukan anggarannya, karena anggaran sudah disahkan dan digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Meski demikian, Andi juga mengakui adanya ruang evaluasi, khususnya terkait intensitas kunjungan kerja DPRD Kota Cimahi yang dinilai cukup tinggi dibanding daerah lain.
“Kunjungan kerja itu perlu, tapi harus relevan dan bermanfaat. Saya berharap ke depan kunjungan kerja tidak hanya ke DPRD daerah lain, tapi lebih ke dinas-dinas, BPBD, atau secara vertikal ke Polres dan Kodim, agar fungsi pengawasan benar-benar berjalan,” ujarnya.
Andi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa anggaran DPRD Cimahi seharusnya tidak hanya dipertahankan, tetapi idealnya ditingkatkan, selama diiringi dengan tuntutan kinerja yang maksimal.
“Rakyat sudah memberikan anggaran besar. Maka yang wajib kita tuntut adalah kinerja DPRD, bukan sekadar memperdebatkan angka anggarannya,” pungkasnya.
(Bagdja)
