SNU|Bandung,- Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia mengungkap kesenjangan mencolok dalam tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan di Jawa Barat. Masyarakat menunjukkan apresiasi luar biasa terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi, dengan tingkat kepuasan mencapai 95%. Namun, hal ini tidak sejalan dengan kepuasan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, yang hanya mencapai 65%, Kamis(29/5/2025).
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyoroti perbedaan signifikan ini sebagai tantangan bagi Pemprov Jabar. “Meski apresiasi publik terhadap Dedi Mulyadi sangat tinggi, persepsi terhadap birokrasi Pemprov masih tertinggal,” ungkapnya.
Burhanuddin mengidentifikasi dua kemungkinan penyebab utama di balik kesenjangan ini. Pertama, optimalisasi peran birokrasi yang belum maksimal. Dedi Mulyadi diduga belum sepenuhnya mengintegrasikan birokrasi dalam visinya untuk kemajuan Jawa Barat. “Ini menjadi masukan bagi Kang Dedi untuk memastikan birokrasi bergerak seiring dengan kepemimpinannya,” ujarnya.
Kedua, adanya ketidakpercayaan terhadap birokrasi lama. Publik cenderung memiliki kepercayaan tinggi pada gubernur, tetapi masih meragukan efektivitas birokrasi di bawahnya. “Gubernurnya ‘gaspol’, tapi sebagian birokrat masih bekerja dengan ritme lebih lambat,” sindir Burhanuddin, mengacu pada variabel ekonomi yang disebut masih membutuhkan peningkatan.
Menanggapi hasil survei ini, Burhanuddin menekankan perlunya langkah-langkah konkret bagi birokrasi Pemprov Jabar untuk menyamai dinamika kerja gubernur. Dengan birokrasi yang lebih efektif dan terpercaya, diharapkan kesenjangan kepuasan publik dapat diminimalisir.
Survei ini dilakukan terhadap 600 responden di Jawa Barat melalui wawancara tatap muka dengan metode multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar 4,1%.
