Cimahi//secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan menggelar Forum Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2027. Rabu (28/1/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakil Wali Kota Cimahi Adithia Yudistira, Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko, Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi H. Nabsun, anggota DPRD Kota Cimahi Sri Hendarti, Camat Cimahi Selatan Rika Martiana, unsur OPD Pemerintah Kota Cimahi, serta Forkopimcam Cimahi Selatan.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adithia Yudistira, menegaskan bahwa penggabungan forum FGD dan Musrenbang di tingkat kecamatan merupakan langkah strategis di tengah kondisi keterbatasan anggaran, tanpa mengurangi substansi penyerapan aspirasi masyarakat.
“Ini justru menjadi hikmah, lebih efisien namun tetap efektif dalam menyalurkan aspirasi warga melalui LPM tingkat kecamatan. Forum ini menjadi wadah penting untuk menyusun RKPD 2027,” ujar Adithia.
Menurutnya, tahun 2027 merupakan fase kematangan (maturity) Cimahi Mantap, sehingga berbagai program pembangunan yang dinilai rasional dan dapat diterima publik mulai bisa direalisasikan, baik di sektor infrastruktur, pelayanan masyarakat, maupun pengembangan sumber daya manusia.
Efisiensi Anggaran dan Rasionalisasi Program
Adithia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berpengaruh terhadap pengajuan usulan dari masyarakat.
Oleh karena itu, seluruh usulan Musrenbang akan melalui proses rasionalisasi dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal Kota Cimahi tahun 2027.
“Kami berharap kondisi fiskal 2027 tidak seberat 2026. Pemkot terus menggenjot optimalisasi PAD dan meramu skema creative financing untuk menutup defisit anggaran yang cukup besar,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Cimahi akan menerapkan manajemen anggaran yang lebih ketat.
Evaluasi kinerja OPD dilakukan setiap triwulan, dan program yang tidak berjalan sesuai jadwal akan dialihkan ke kegiatan yang lebih prioritas dan siap dieksekusi.
Sementara itu, Camat Cimahi Selatan Rika Martiana menegaskan bahwa FGD dan Musrenbang bukan hanya agenda rutin tahunan, melainkan ruang strategis menyatukan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Partisipasi masyarakat adalah fondasi utama pembangunan yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan warga,” tegas Rika.
Ia menekankan pentingnya transparansi anggaran, agar masyarakat memahami skala prioritas pembangunan serta tahapan pelaksanaannya.
Dengan demikian, warga tidak hanya menjadi pengusul, tetapi juga mitra pengawas pembangunan.
Rika berharap forum ini menghasilkan usulan yang tajam, solutif, dan berdampak luas, terutama untuk menjawab persoalan mendasar seperti banjir, infrastruktur lingkungan, pelayanan dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Cimahi Selatan, Asep Hendrawan, mengungkapkan bahwa proses FGD dan Musrenbang dari tingkat kelurahan hingga kecamatan berhasil mengidentifikasi sekitar 200 permasalahan dengan 212 usulan program.
Fokus utama usulan didominasi sektor fisik, seperti normalisasi drainase dan perbaikan jembatan yang diusulkan oleh lima kelurahan dengan total 106 RW.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada kesejahteraan kader wilayah, pengadaan CCTV untuk keamanan, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penanganan pengangguran, kemiskinan ekstrem, stunting, drainase, dan pengelolaan sampah.
“Masalah sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Dibutuhkan edukasi dan partisipasi aktif masyarakat, mulai dari pilah sampah hingga pengelolaan berbasis lingkungan,” jelas Asep.
Ia menambahkan, prioritas tingkat kecamatan difokuskan pada isu-isu strategis lintas wilayah, termasuk mitigasi banjir, penataan pemakaman, serta penguatan perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
Menuju Musrenbang Tingkat Kota
Pemkot Cimahi menargetkan sekitar 70 persen usulan tingkat kecamatan dapat diakomodasi di tingkat kota dan akan terus dikawal hingga Musrenbang Kota Cimahi.
Sinergi antara pemerintah, DPRD, OPD, dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan Cimahi Selatan yang lebih tertata, tangguh, dan nyaman untuk ditinggali. (Bagdja)
