BeritaEkonomiHukumRagam Daerah

Pajak Rp4,9 Miliar, Jalan Desa Rusak Parah: Kades Sariwangi Tuntut Keadilan

4501
Kepala Desa Sariwangi, Eden Darmanah, yang menilai sistem pengelolaan pajak dan infrastruktur desa tidak berjalan adil.

Warga Patuh Bayar Pajak, Infrastruktur Malah Terabaikan

SNU//Bandung Barat – Ironi menyelimuti Desa Sariwangi, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Meski pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berasal dari wilayah ini mencapai sekitar Rp4,9 miliar, kondisi jalan desa justru rusak parah dan berlubang di berbagai titik.

Kondisi tersebut memicu keresahan warga sekaligus memantik kritik tajam dari Kepala Desa Sariwangi, Eden Darmanah, yang menilai sistem pengelolaan pajak dan infrastruktur desa tidak berjalan adil.

“Ini adalah bentuk ketidak adilan bagi warga kami. Mereka patuh membayar pajak miliaran rupiah, tetapi imbalannya justru jalan rusak yang menghambat mobilitas dan mengancam keselamatan,” ujar Eden Darmanah, Kamis (16/10/2025).

Daftar jumlah pajak kendaraan yang mencapai Pajak Rp4,9 Miliar didesa Sariwangi Kabupaten Bandung, Barat

Menurut Eden, seluruh dana pajak kendaraan bermotor tersebut tidak pernah masuk ke kas desa. Dana tersebut ditarik langsung oleh pemerintah pusat dan kabupaten, sementara pihak desa hanya menjadi penonton.

“Kami di sini yang setiap hari menghadapi keluhan warga, tapi tidak punya kewenangan ataupun dana untuk memperbaiki jalan,” jelasnya.

Eden menambahkan, proses pengajuan perbaikan jalan ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kerap terhambat birokrasi panjang dan tidak transparan, sehingga aspirasi warga sering kali tak mendapat tindak lanjut.

Desak Pemkab Bandung Barat Turun Tangan

Melalui pernyataannya, Kepala Desa Sariwangi mendesak Pemkab Bandung Barat segera menindaklanjuti keluhan warga dengan langkah konkret dalam perbaikan jalan desa.

“Kami sudah ajukan dan sampaikan berulang kali. Pajak miliaran, tapi jalan tetap berlubang. Kami berharap Pemkab Bandung Barat segera bertindak nyata. Jangan biarkan masyarakat terus menjadi korban dari sistem yang lamban,” tegasnya.

Eden juga mengajak masyarakat memahami posisi desa yang berada di tengah sistem keuangan publik yang belum berpihak.

“Desa pun korban. Kami ingin keadilan, bukan belas kasihan,” pungkasnya. (Lalas)

Exit mobile version