Jawa Barat, Bandung l seconnewsupdate.co.id — Paskibar Laskar Kiansantang menggelar aksi unjuk rasa di dua titik di Kota Bandung, Senin (14/9/2026).
Massa menyoroti pelaksanaan program RMP Tahun Anggaran 2026 yang disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp36 miliar.
Aksi pertama berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung. Massa mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung membuka informasi secara transparan terkait pelaksanaan, penggunaan, serta realisasi anggaran program RMP.
Aksi tersebut dipimpin Ketua LBH Paskibar Laskar Kiansantang, Andri Berik, Ia mengatakan, kedatangan pihaknya merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus permintaan klarifikasi terhadap sejumlah hal yang mereka klaim ditemukan di lapangan.
“Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan aksi unjuk rasa di dua titik yang berbeda. Pertama kita di Dinas Pendidikan Kota Bandung terkait anggaran RMP yang jumlahnya Rp36 miliar. Kami menilai realisasi anggaran tersebut perlu dibuka secara transparan,” ujar Andri.
Menurutnya, pihak Paskibar Laskar Kiansantang telah memperoleh komitmen untuk melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung pada Selasa (15/9/2026), sekitar pukul 09.00 WIB.
Pertemuan tersebut rencananya akan menjadi forum untuk menyampaikan berbagai temuan dan aspirasi yang telah dihimpun dari lapangan.
“Kita akan sampaikan apa yang menjadi temuan kita di lapangan,” katanya.
Aksi Berlanjut ke Balai Kota Bandung
Usai menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan, massa kemudian bergerak menuju Balai Kota Bandung.
Mereka meminta agar aspirasi terkait program RMP dapat segera mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Bandung.
Namun, aksi di kawasan Balai Kota sempat memanas. Massa menutup akses jalan di sekitar lokasi dan terjadi aksi saling dorong antara sejumlah peserta aksi dengan aparat kepolisian.
Dalam situasi tersebut, massa Paskibar Laskar Kiansantang kemudian berhasil menerobos pintu gerbang besi Balai Kota Bandung.
Andri menyebut peristiwa tersebut sebagai bagian dari perjalanan perjuangan organisasinya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
“Ini menjadi sejarah bagi Paskibar Laskar Kiansantang. Kami tidak akan pernah diam untuk melawan ketika keadilan tidak ditegakkan,” tegasnya.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan dapat segera dikoordinasikan oleh pihak terkait, termasuk unsur Kesra dan Kesbang, untuk kemudian diteruskan kepada Wali Kota Bandung.
Tempuh Jalur Persuasif, Siapkan Langkah Hukum
Paskibar Laskar Kiansantang menyatakan masih mengedepankan langkah persuasif dalam menyikapi persoalan tersebut.
Mereka berharap persoalan terkait program RMP dapat diselesaikan melalui dialog dan mediasi bersama Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Kota Bandung.
“Kita akan melakukan upaya persuasif untuk mediasi dengan Dinas Pendidikan. Sepanjang tuntutan kita tidak didengar, maka kita akan terus melangkah,” ujar Andri.
Namun, apabila proses dialog tidak menghasilkan penyelesaian yang dianggap memuaskan, LBH Paskibar Laskar Kiansantang menyatakan siap menggunakan jalur hukum melalui mekanisme konstitusional.
Bahkan, Andri menyebut pihaknya mempertimbangkan untuk menggugat regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program RMP.
“Kalau hasilnya tidak memuaskan, saya sebagai LBH Paskibar Laskar Kiansantang akan melakukan hak konstitusi untuk menggugat peraturan wali kota terkait RMP melalui pengadilan,” katanya.
Untuk pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Paskibar Laskar Kiansantang berencana membawa sekitar 10 hingga 20 orang perwakilan.
Andri juga menegaskan, apabila komitmen pejabat terkait tidak diwujudkan atau ditemukan ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, pihaknya tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar.
“Apabila besok tidak ada realisasi dari komitmen para pejabat, kami sepakat akan mengerahkan massa yang jauh lebih banyak. Itu komitmen Paskibar Laskar Kiansantang,” tegasnya.
Ia menambahkan, aksi tersebut dilatarbelakangi keresahan terhadap persoalan keadilan dan kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan akses pendidikan.
“Paskibar Laskar Kiansantang akan tetap memperjuangkan masyarakat yang tidak mampu bersekolah dan akan berada bersama masyarakat yang terpinggirkan,” ucap Andri.
Hingga berita ini ditulis, berbagai tudingan dan temuan yang disampaikan massa aksi tersebut masih merupakan klaim dari pihak Paskibar Laskar Kiansantang dan memerlukan klarifikasi dari Dinas Pendidikan serta Pemerintah Kota Bandung. (Burhan)
