Tangerang//secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wareng, Gedung Bupati Tangerang, Jumat (6/3/2026).
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut.
Ia menilai opini yang diberikan Ombudsman menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, kami mendapatkan opini dari Ombudsman RI dengan nilai kualitas tinggi tanpa maladministrasi dalam pelayanan publik Kabupaten Tangerang tahun 2025.
Ini merupakan penilaian yang sangat baik, bahkan menjadi opini tertinggi yang diberikan Ombudsman RI kepada instansi pemerintah,” ujar Maesyal.
Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, prestasi ini harus menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
“Nilai yang tinggi ini bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Tangerang.
Namun tentu saja penilaian ini menjadi motivasi dan pelecut semangat bagi kita semua untuk terus melakukan yang terbaik,” tegasnya.
Maesyal juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, agar terus meningkatkan profesionalitas, transparansi, serta kecepatan dalam memberikan pelayanan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten, Fadli Afriadi, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menjelaskan bahwa sistem penilaian Ombudsman kini telah mengalami perubahan, dari sebelumnya berbasis kepatuhan terhadap standar pelayanan menjadi penilaian berbasis opini terhadap kualitas layanan dan potensi maladministrasi.
“Sekarang penilaian tidak lagi hanya melihat ada atau tidaknya standar pelayanan, tetapi juga menilai kualitas tata kelola pelayanan publik, dampaknya terhadap masyarakat, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah,” jelasnya.
Fadli menambahkan, terdapat tiga komponen utama dalam sistem penilaian tersebut, yakni tata kelola pelayanan publik sebesar 70 persen, tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 30 persen, serta kepatuhan terhadap tindakan korektif yang diberikan Ombudsman.
Menurutnya, capaian Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi yang diraih Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di daerah tersebut sudah berjalan baik dan seluruh rekomendasi Ombudsman telah ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah daerah.
“Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tangerang karena berbagai masukan dan tindakan korektif yang pernah kami sampaikan telah ditindaklanjuti dengan baik, sehingga hasil penilaiannya menjadi kualitas tinggi tanpa maladministrasi,” ungkapnya.
Pihaknya berharap sinergi antara Ombudsman dan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat terus terjalin guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (Diana)
