SNU//Pontuanak Kalimantan Barat – Dengan adanya peluncuran sekaligus bedah buku berjudul Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Karya Dr. Herman Hofi Munawar sukses digelar pada Kamis malam, 17 Juli 2025, kemarin, di Aming Coffee, Jalan Podomoro, Pontianak.
Acara ini menghadirkan beragam tokoh penting dan pemangku kepentingan yang menyuarakan pentingnya pemahaman hukum yang mendalam dalam proses pengadaan pemerintah.
Kegiatan yang berlangsung hangat dan antusias ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Sekretaris Daerah Kalbar dr. Harisson, M.Kes, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Dr. Hermansyah, praktisi hukum Ir. H. Mei Purwowidodo, Nur Alifuddin, serta puluhan praktisi pengadaan, aparat penegak hukum (APH), akademisi, kontraktor, mahasiswa, dan tamu undangan lainnya.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas terbitnya buku ini, yang dinilainya sangat relevan dengan situasi saat ini,
“Di mana kompleksitas pengadaan sering memunculkan persoalan hukum,” ujar Norsan Sabtu (19/7/2025).
Ia menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
Buku ini penting karena pengadaan barang dan jasa kini menjadi rumit.
“Banyak pelaku jasa yang tersandung masalah hukum, padahal dasar hukumnya jelas. Pemahaman hukum administrasi, perdata, hingga pidana menjadi sangat krusial,” ujar Norsan.
Ketua Program Magister Ilmu Hukum Untan, Dr. Hermansyah, juga menyoroti urgensi buku ini sebagai jawaban atas ketakutan dan ketidakpastian hukum yang kerap dialami pelaku pengadaan di lapangan.
“Buku ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi para pelaku pengadaan. Ini bukan sekadar referensi, tapi panduan praktis yang dibutuhkan banyak pihak,” ungkap Hermansyah.
Hal senada disampaikan oleh praktisi lapangan, Nurul Fitriani, yang menilai bahwa kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum sering menjadi hambatan dalam proses pengadaan.
Ia berharap buku ini bisa menjadi rujukan utama bagi para pengambil keputusan.
Sebagai penulis buku, Dr. Herman Hofi Munawar menjelaskan bahwa karyanya lahir dari keprihatinan terhadap tumpang tindih interpretasi hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurutnya, permasalahan bukan terletak pada kekurangan aturan, melainkan pada ketidaksamaan penafsiran di antara para pemangku kepentingan.
“Regulasi kita sudah lengkap. Masalahnya ada pada penafsiran. Pengadaan ini secara hukum lebih dominan di ranah administrasi dan perdata. Aspek pidana baru muncul bila ada niat korupsi yang terang,” jelas Herman.
Ia juga menyoroti fenomena ketakutan di kalangan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam mengambil keputusan, yang berpotensi melumpuhkan sistem pelayanan publik.
“Ketakutan untuk menandatangani dokumen atau menjadi PPK bisa berdampak sistemik. Bila roda pengadaan terganggu, maka pelayanan publik pun terganggu dan masyarakat yang akan menanggung akibatnya,” tambahnya.
Buku ini merupakan karya ke-9 dari Herman Hofi Munawar, yang secara sistematis membahas persoalan pengadaan dari berbagai aspek, termasuk kerangka hukum administratif, keperdataan, hingga potensi jeratan pidana.
Acara peluncuran ini sekaligus menjadi ruang dialog strategis antaraktor hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam upaya mendorong tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai hukum.
Harapannya, buku ini menjadi panduan hukum praktis yang memperkuat profesionalisme dan keberanian para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia. (Jono)
