SNU|Bandung,– Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Hj Tina Wiryawati S.H. MM, menyampaikan bahwa pemekaran desa menjadi solusi strategis untuk meningkatkan keuntungan fiskal sekaligus memperbaiki kualitas layanan dasar di Provinsi Jawa Barat.
Menurut Tina, penetapan batas desa merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan untuk memastikan kewilayahan desa secara hukum. Dengan adanya kepastian hukum mengenai batas teritori, pemekaran desa dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terencana.
“Pemekaran desa saat ini sangat diperlukan di Jabar,” ujar Tina, Kamis (4/4/2024). Beliau menekankan bahwa jumlah desa dan kabupaten/kota yang lebih banyak akan mendatangkan keuntungan secara fiskal dari pemerintah pusat. Sebagai perbandingan, Tina mencatat bahwa jumlah penduduk di Jawa Barat jauh lebih banyak dibandingkan Jawa Timur, tetapi bantuan keuangan yang diterima lebih kecil karena jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat lebih sedikit.
Selain itu, Tina mengungkapkan bahwa rasio jumlah penduduk di desa kurang proporsional, sehingga mempengaruhi kualitas layanan dasar yang diterima masyarakat. Dengan pemekaran desa, rasio layanan dasar dapat ditingkatkan sehingga menjadi lebih representatif.
Dorongan untuk pemekaran desa ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat, baik dari segi keuangan daerah maupun pelayanan publik yang lebih optimal. Tina menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam mewujudkan pemekaran desa demi kemajuan bersama.
