Pandeglang, Banten | secondnewsupdate.co.id – Lambannya tindak lanjut pemeriksaan terhadap sejumlah dapur Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG) di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, mulai menuai sorotan publik.
Sejumlah persoalan yang telah dilaporkan kepada Satuan Tugas (Satgas) pengawas hingga kini belum mendapatkan kejelasan tindak lanjut berupa pemeriksaan langsung ke lapangan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas fungsi pengawasan Satgas, terutama dalam memastikan pelaksanaan program penyediaan pangan bergizi berjalan sesuai ketentuan, baik dari aspek keamanan pangan, kelengkapan administrasi perizinan, maupun tata kelola operasional dapur.
Awak media telah beberapa kali berupaya meminta penjelasan kepada pihak Satgas melalui Doni Hermawan.
Namun, jawaban yang disampaikan masih berkutat pada alasan bahwa pemeriksaan sedang dijadwalkan dan menunggu keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat kepastian mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan tersebut.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi mengenai dugaan pendistribusian pisang yang tidak layak konsumsi serta kelengkapan operasional dapur, Wahyudin, Kepala SPPG Kadugading yang juga menjabat Koordinator Kecamatan (Korcam), belum memberikan keterangan ataupun penjelasan substantif.
Padahal, sejumlah persoalan yang dilaporkan menyangkut aspek penting dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi masyarakat.
Dugaan Persoalan Perizinan Tiga Dapur SPPG
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dugaan belum terpenuhinya sejumlah persyaratan perizinan pada SPPG Menes 1 dan SPPG Menes Mandiri Pasirwaru, meskipun keduanya telah beroperasi.
Persyaratan yang dipersoalkan antara lain Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau dokumen perizinan bangunan yang relevan, serta Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
Persoalan ini perlu segera diverifikasi oleh instansi berwenang.
Sebab, kepatuhan terhadap persyaratan bangunan dan standar higiene sanitasi serta keamanan produk pangan merupakan bagian penting dalam menjamin kelayakan operasional fasilitas penyedia makanan.
Pemeriksaan tidak semestinya hanya berorientasi pada aktivitas distribusi makanan, tetapi juga harus mencakup seluruh aspek administrasi, teknis, dan standar keamanan pangan.
Pengelolaan Limbah Minyak Goreng Bekas Ikut Dipertanyakan
Sorotan lainnya menyangkut tata kelola minyak goreng bekas atau minyak jelantah yang dihasilkan dari aktivitas memasak di dapur SPPG.
Pengelolaan limbah tersebut perlu dilakukan secara tertib, mulai dari pengumpulan menggunakan wadah yang sesuai, pencatatan volume, hingga penyerahan kepada pihak pengelola atau pengepul yang memenuhi ketentuan.
Namun, hingga kini, persoalan tersebut disebut belum masuk dalam agenda pemeriksaan Satgas.
Sejumlah pertanyaan pun berkembang di tengah masyarakat.
Berapa volume minyak jelantah yang dihasilkan dari ketiga dapur tersebut? Kepada siapa minyak bekas itu diserahkan? Apakah pihak penerima memiliki legalitas yang dipersyaratkan? Serta bagaimana pencatatan dan pertanggungjawaban hasil penjualannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi pengelolaan limbah menjadi penting agar tidak muncul potensi penyimpangan, sekaligus memastikan seluruh aktivitas operasional dapur berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dugaan Pangan Tidak Layak Konsumsi dan Mundurnya Tenaga Profesional
Persoalan lainnya yang juga meminta perhatian serius adalah dugaan penyediaan bahan pangan yang tidak layak konsumsi di SPPG Kadugading.
Selain itu, mundurnya Kepala Koki bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan tenaga akuntan di SPPG Menes 1 turut menjadi perhatian karena dikhawatirkan berdampak terhadap kelangsungan dan kualitas pengelolaan operasional dapur.
Kondisi tersebut perlu ditelusuri secara objektif. Terlebih, keberadaan tenaga profesional dan kompeten merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kualitas produksi makanan, pengawasan bahan pangan, serta ketertiban administrasi dan keuangan.
Karena itu, pemeriksaan menyeluruh dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh persoalan memperoleh kejelasan berdasarkan fakta di lapangan.
AMBB dan BARAKUDA Desak Satgas Segera Bertindak
Ketua Aliansi Masyarakat Banten Bersatu (AMBB), Ilham Kamil, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah dapur SPPG di Kecamatan Menes tidak boleh terus-menerus tertunda.
“Pemeriksaan harus segera dilakukan secara menyeluruh. Kami mendesak seluruh instansi terkait segera turun, mengecek kelengkapan perizinan di ketiga dapur SPPG tersebut, sekaligus mengevaluasi kinerja pengawasan Korcam di Menes yang dinilai lemah,” tegas Ilham.
Menurutnya, pengawasan terhadap program penyediaan pangan bergizi harus dilaksanakan secara serius, konsisten, dan tidak sekadar administratif.
Sebab, program tersebut berkaitan langsung dengan kualitas makanan serta kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Senada dengan itu, Ketua Barisan Aktivis Koalisi Untuk Daerah (BARAKUDA), Azis, juga menyampaikan kritik terhadap lambannya respons pengawasan yang dinilai belum memberikan kepastian penyelesaian atas berbagai laporan tersebut.
“Kinerja pengawasan yang lambat dan tidak tegas ini sungguh mengecewakan. Satgas seharusnya berada di garis depan memastikan aturan dipatuhi, bukan menunda pemeriksaan padahal persoalannya sudah nyata di hadapan mata. Hasilnya harus dipublikasikan secara terbuka, dan pelanggar harus disanksi tegas tanpa pandang bulu,” ungkap Azis.
Ia berharap seluruh instansi terkait tidak saling menunggu, melainkan segera mengambil langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing.
Sebagai bentuk tindak lanjut atas berbagai persoalan yang berkembang, redaksi akan menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Kepala Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Banten, Biro redaksi wilayah Banten, secondnewsupdate.co.id Siapkan Audiensi dengan BGN Banten tersebut, diharapkan menjadi ruang klarifikasi sekaligus mendorong adanya penjelasan resmi mengenai status perizinan, standar operasional, pengelolaan limbah, keamanan pangan, serta mekanisme pengawasan terhadap dapur-dapur SPPG di Kecamatan Menes.
Apabila belum terdapat kejelasan dan tindak lanjut yang memadai, redaksi berencana menyampaikan rangkaian temuan dan dokumen pendukung kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Banten sesuai kewenangan lembaga tersebut.
Publik tentu berharap program penyediaan pangan bergizi tidak hanya berjalan dari sisi distribusi, tetapi juga ditopang pengawasan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Sebab, program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas membutuhkan tanggung jawab besar. Jangan sampai persoalan pengawasan justru mengaburkan tujuan mulia pemenuhan gizi masyarakat. (Sanan)
