Banda Aceh/secondnewsupdate.co.id — Pemerintah pusat mempercepat langkah pemulihan wilayah terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan fokus pada 52 kabupaten/kota yang terdampak.
Upaya ini dilakukan berdasarkan hasil pemetaan kondisi lapangan yang melibatkan langsung pemerintah daerah setempat.
Dari hasil pemetaan tersebut, wilayah terdampak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, mulai dari daerah yang sudah kembali normal, wilayah yang masih dalam tahap pemulihan, hingga daerah yang kondisinya belum stabil sepenuhnya. Sabtu (10/1/2026).
Pendekatan partisipatif ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Hasil evaluasi rapat dan peninjauan langsung di lapangan menetapkan sejumlah langkah strategis yang harus segera dilakukan, salah satu prioritas utama adalah percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman warga serta aliran sungai.
Untuk mendukung percepatan tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel TNI dan Polri, terutama agar proses pembersihan dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan suci Ramadan.
Selain itu, dukungan tenaga tambahan juga dapat berasal dari sekolah kedinasan, dengan melibatkan mahasiswa untuk membantu proses pemulihan.
Skema ini telah diterapkan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, dengan penempatan personel disesuaikan kebutuhan daerah terdampak.
Langkah berikutnya adalah mengaktifkan kembali roda pemerintahan daerah, salah satunya melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan kebijakan khusus berupa surat edaran yang memungkinkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian APBD secara cepat.
Bahkan, dalam kondisi tertentu, penyaluran dana transfer ke daerah dapat dilakukan tanpa harus menunggu kelengkapan seluruh persyaratan administrasi, seperti yang telah diterapkan di Kabupaten Aceh Tamiang.
Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Optimalisasi berbagai program bantuan sosial menjadi salah satu kunci, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, serta bantuan sosial lainnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana.
Selain aspek sosial-ekonomi, percepatan perbaikan akses transportasi darat juga menjadi perhatian utama.
Pemerintah menargetkan pengurangan jumlah pengungsi di tenda-tenda darurat melalui penyediaan hunian sementara (huntara) yang layak.
Validasi data kerusakan rumah terus dilakukan agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan segera diterima warga.
Pemerintah juga mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi potensi hujan yang dapat menghambat proses pemulihan, terutama di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
Langkah terpadu ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi yang lebih baik dalam waktu sesingkat mungkin. (Rizky)
