DKI, Jakarta l secondnewsupdate.co.id – Pemerintah memperkuat sinergi komunikasi publik dengan menyatukan lebih dari 8.000 jaringan kehumasan yang tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyampaian kebijakan pemerintah berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa koordinasi antarkehumasan menjadi kebutuhan mendesak di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap diwarnai disinformasi dan hoaks.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya saat membuka Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Menurut Meutya, keberhasilan komunikasi pemerintah tidak hanya bergantung pada kementerian dan lembaga, tetapi juga memerlukan dukungan penuh dari jaringan humas pemerintah daerah. Karena itu, forum Bakohumas menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus melakukan evaluasi terhadap efektivitas komunikasi pemerintah.
“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.
Ia menambahkan, forum komunikasi kehumasan akan diarahkan menjadi agenda rutin dan berkala. Tujuannya untuk menyatukan narasi pemerintah serta mempercepat koordinasi saat penyampaian kebijakan strategis kepada masyarakat.
Di era digital saat ini, lanjut Meutya, kecepatan respons menjadi faktor penting. Karena itu, forum kehumasan nasional yang selama ini berjalan melalui agenda Anugerah Media Humas (AMH) perlu diperkuat dengan mekanisme koordinasi yang lebih intensif dan responsif.
“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari menegaskan bahwa komunikasi kebijakan memiliki peran yang sama pentingnya dengan pelaksanaan program pemerintah itu sendiri.
“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” kata Qodari.
Ia mengungkapkan, jaringan kehumasan pemerintah saat ini mencakup lebih dari 8.000 perangkat humas di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut merupakan kekuatan besar yang harus bergerak dalam satu orkestrasi komunikasi nasional.
Menurut Qodari, pemerintah tidak bisa pasif menunggu perkembangan isu di ruang publik yang bergerak sangat cepat melalui media sosial.
Karena itu, diperlukan agenda komunikasi yang rutin dan terstruktur agar masyarakat terus mendapatkan informasi mengenai kebijakan, program, dan hasil pembangunan yang dirasakan secara nyata.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” tegasnya.
Lebih jauh, Qodari menilai komunikasi pemerintah harus lebih membumi dengan menampilkan kisah nyata masyarakat yang merasakan manfaat program pemerintah.
“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita, dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan bahwa fungsi humas pemerintah tidak boleh hanya berjalan satu arah. Selain menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, humas juga harus mampu menangkap aspirasi dan isu yang sedang berkembang di tengah publik.
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima.
Ia juga mendorong seluruh jaringan humas pemerintah untuk lebih banyak menghadirkan informasi positif dan kisah inspiratif dari berbagai daerah.
Dengan demikian, ruang digital tidak hanya dipenuhi oleh isu negatif, tetapi juga berbagai cerita keberhasilan pembangunan dan manfaat program pemerintah bagi masyarakat.
“Kita akan meningkatkan koordinasi ke depannya sesuai dengan tugas fungsi dari Polkam. Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya.
Forum Bakohumas 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem komunikasi publik yang lebih cepat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. (Dia)
