SNU|Kab. Bandung,- Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar Rapat dengan berbagai unsur, terkait gelar rapat evaluasi dan rencana operasi penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Bandung. Rapat evaluasi dilaksanakan di Posko Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung di Halaman Kantor Camat Kertasari, Minggu (22/9/2024) sore.
Rapat dipimpin Sekda selaku Kepala BPBD Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Ruli Hadiana, dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama.
Peserta rapat dari mulai perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Provinsi Jawa Barat, Komandan Kodim 0624 Kabupaten Bandung, Dandenhubrem 062/Tarumanagara, Bekangdam III Siliwangi, Satuan Brimob Polda Jabar, Para Pejabat BPBD Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung.
Selain itu Sekretaris Dinas Perkimtan, Dinas Kominfo, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat Pangalengan, Camat Kertasari, Pemdes Margamukti, Pemdes Sukamanah, PDAM Tirta Raharja, Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Bandung, Baguna, Banser, Caritas dan Baraya Bandung.
Pada rapat evaluasi itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Sekretaris Daerah/Kepala BPBD Kabupaten Bandung Cakra Amiyana menyampaikan arahannya kepada sejumlah pihak dalam pelaksanaan rapat evaluasi dan rencana operasi penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Bandung.
“Harus terjalinnya kebersamaan dalam melaksanakan penanganan darurat bencana, dan harus menjamin keselamatan dan kesehatan,” katanya.
Menurutnya, banyak hal yang harus di evaluasi untuk pemutakhiran data, dan tentunya membutuhkan kerjasama dengan perangkat desa setempat.
“Harus adanya geotagging lokasi pemasangan tenda dan di data peruntukannya. Selain tenda, dapur umum juga tentunya harus di laksanakan geotagging,” kata Cakra.
Arahan lainnya, Cakra menyebutkan, harus adanya penertiban tenda para petugas atau relawan dengan menggunakan tanda yang jelas. “Segera lakukan pemeriksaan kelengkapan di tenda kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan. Pada saat melaksanakan tugas harus mengutamakan keselamatan,” tuturnya.
Dikatakannya, untuk pelayanan kesehatan agar tetap melaksanakan pelayanan dengan optimal. Dalam pendistribusian logistik harus ada korelasi dengan jumlah masyarakat terdampak.
“Setiap hari harus ada data jumlah logistik yang didistribusikan untuk korban terdampak yang tidak mengungsi di tenda pengungsian dan harus berdasarkan nama dan alamat,” ujarnya.
Di tempat sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Ruli Hadiana mengatakan, peran desa sangat berpengaruh terhadap penanganan bencana, karena yang mengetahui karakteristik suatu daerah adalah perangkat desa.
“Data-data yang ada di masyarakat yang mengetahui adalah perangkat desa. Jika perangkat desa tidak muncul dan menjalin komunikasi, maka penanganan bencana ini tidak akan tepat sasaran,” tutupnya.(Aph)
