SNU//Kabupaten Tangerang (Banten) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2027, Kamis (18/12/2025).
Dalam sambutannya, Sekda Soma yang mewakili Bupati Tangerang menjelaskan bahwa kegiatan FKP ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah secara partisipatif.
Forum ini menjadi ruang untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi serta permasalahan yang ada, guna mengoptimalkan hasil pembangunan di Kabupaten Tangerang.
“Tahapan konsultasi publik ini merupakan penjaringan saran dan masukan dari instansi, lembaga terkait, masyarakat, dan para stakeholder untuk melengkapi serta menyempurnakan rancangan awal RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2027,” ungkap Sekda Soma.
Ia menuturkan, RKPD Tahun 2027 merupakan rencana kerja tahunan daerah yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029.
Dokumen ini memuat arah kebijakan serta prioritas pembangunan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah dan keberlanjutan program pembangunan daerah.
“Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2027 tidak terlepas dari misi, tujuan, dan sasaran yang dirumuskan dalam RPJMD 2025–2029 dengan visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera Semakin Gemilang),” jelasnya.
Dengan mempertimbangkan potensi daerah, kondisi lapangan, tantangan, serta peluang yang ada, ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2027 yaitu: “Optimalisasi Sektor Industri, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan Berbasis Keberlanjutan.”
Sekda berharap seluruh stakeholder dapat memberikan kontribusi pemikiran konstruktif agar forum ini benar-benar menghasilkan rumusan kebijakan yang komprehensif.
“Kami berharap seluruh komponen pelaku pembangunan dapat memberikan sumbangsih pemikiran sehingga FKP RKPD 2027 ini mampu mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat (bottom-up planning), kemudian dipaduserasikan dengan kebijakan pemerintah daerah (top-down planning) serta analisis teknokratik,” pungkasnya. (Diana)
