Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
EkonomiHukumRagam Daerah

Pemkot Cimahi Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Listrik, dan ATK untuk Hadapi Pemotongan Dana Pusat Rp 238 Miliar

6397
×

Pemkot Cimahi Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Listrik, dan ATK untuk Hadapi Pemotongan Dana Pusat Rp 238 Miliar

Sebarkan artikel ini
Wakil Walikota Cimahi Adithia Yudistira,langkah efisiensi dilakukan dengan memangkas sejumlah kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung kepada masyarakat, seperti perjalanan dinas, konsumsi, dan alat tulis kantor (ATK).

SNU//Cimahi – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menyiapkan langkah efisiensi besar-besaran menyusul adanya pemangkasan dana transfer daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp 238 miliar. 

Dengan pemangkasan tersebut, APBD Kota Cimahi tahun 2026 diperkirakan hanya mencapai Rp 1,4 hingga Rp 1,5 triliun.

Example 300x600

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira menjelaskan, langkah efisiensi dilakukan dengan memangkas sejumlah kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung kepada masyarakat, seperti perjalanan dinas, konsumsi, dan alat tulis kantor (ATK).

“Sudah ditekankan oleh Pak Wali Kota juga untuk pemotongan anggaran-anggaran yang sifatnya seremonial dan rutin. Perjalanan dinas dipotong 50%, makan dan minum dipotong 50%, begitu juga ATK,” ujar Adhitia, Rabu (15/10/2025).

Selain itu, Pemkot Cimahi juga akan menghemat pemakaian listrik, air, dan pendingin ruangan (AC) di seluruh kantor perangkat daerah. 

Adhitia menyebutkan, biaya yang dikeluarkan untuk membayar berbagai utilitas mencapai sekitar Rp 17 miliar setiap tahun.

Namun, kebijakan efisiensi tersebut tidak berlaku untuk fasilitas pelayanan publik, seperti rumah sakit, Puskesmas, dan Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Yang kita efisiensikan itu hanya untuk dinas yang tidak memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat. Kalau jam kerja selesai, ya listrik dimatikan dan kegiatan disetop,” katanya.

Meski dilakukan efisiensi, Pemkot Cimahi memastikan program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat tetap berjalan, termasuk Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis untuk sekolah swasta, serta pembangunan sekolah baru.

“Kami sedang menyusun hasil efisiensi supaya meski dipotong Rp 238 miliar, tidak mengganggu program masyarakat dan janji politik Pak Wali serta saya,” tambah Adhitia. (Bagdja)


Example 300250
Example 120x600