SNU//Kota Cimahi – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi tengah meramu ulang postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
Langkah ini dilakukan menyusul adanya pemangkasan signifikan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada perencanaan berbagai program daerah.
Berdasarkan hasil penyusunan terbaru Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cimahi, proyeksi struktur RAPBD 2026 hanya mencapai Rp1,35 triliun.
Sementara itu, total belanja daerah masih berada di kisaran Rp1,5 triliun, sehingga menimbulkan defisit anggaran sekitar Rp109 miliar, meski sudah memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
“Masih ada defisit sekitar Rp109 miliar lebih, itu sudah termasuk Silpa,”
ujar Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, Jum’at (24/10/2025).
Pemangkasan Belanja dan Efisiensi Anggaran
Maria menjelaskan, Pemkot Cimahi telah melakukan sejumlah langkah efisiensi, termasuk memangkas perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor (ATK), serta penghematan listrik, air, dan penggunaan pendingin udara (AC).
“Listrik itu sudah kita pangkas 30–50 persen, perjalanan dinas dikurangi 50 persen,”
tambahnya.
Selain itu, program seremonial serta penyediaan makanan dan minuman (mamin) juga dihapus dari perencanaan belanja tahun depan. Namun, langkah efisiensi tersebut masih belum mampu menutup seluruh defisit anggaran.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono, memaparkan bahwa semula proyeksi pendapatan RAPBD 2026 diperkirakan mencapai Rp1,58 triliun. Rinciannya terdiri dari sekitar Rp1 triliun lebih dari TKD dan Rp559 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, realisasi TKD hanya mencapai Rp781 miliar, atau turun sekitar Rp238 miliar dari target semula.
“Awalnya TKD diproyeksikan Rp1,20 triliun, tapi realisasinya hanya Rp780 miliar,” ungkap Harjono.
Untuk menutup kekurangan tersebut, TAPD Cimahi menaikkan target PAD dari sektor retribusi daerah sebesar Rp13 miliar, sehingga total PAD menjadi Rp573 miliar. Dengan demikian, pendapatan daerah diproyeksikan Rp1,35 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp1,59 triliun. Defisit pun masih tersisa sekitar Rp109 miliar setelah memperhitungkan Silpa sebesar Rp132 miliar.
Harjono menegaskan bahwa Pemkot Cimahi tetap berkomitmen menjalankan konsep zero waste budgeting, yakni memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan efisien.
“Opsinya, bisa dengan menambah pendapatan Rp109 miliar, atau mengurangi lagi belanja sebesar itu, atau kombinasi keduanya,”
jelasnya.
Namun, lanjutnya, ruang gerak untuk pemangkasan anggaran sudah terbatas karena sejumlah pos sudah ditekan secara maksimal.
Alternatif penyetaraan anggaran tersebut akan menjadi pembahasan bersama DPRD Kota Cimahi dalam waktu dekat (Bagdja)
