SNU|Bandung,- Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN, H. M Hasbullah Rahmat, S.PD., M. Hum menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ia menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyelamatan korban hingga penindakan tegas terhadap perusakan lingkungan.
“Kita ikut prihatin karena musibah ini tidak hanya menelan harta benda, tapi juga nyawa. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan korban. Mereka sangat membutuhkan bantuan, terutama makanan, karena banyak akses jalan darat yang terputus,” ujar Bang Has, Senin (1/12/2025).
Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat melalui BNPB yang telah menyalurkan logistik ke daerah terdampak. “Ya, langkah pertama kita adalah membantu kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. Pemerintah pusat sudah menurunkan logistik, dan sekarang Gubernur Jawa Barat juga turun langsung membantu ke sana,” tambahnya.
Namun, menurut Bang Has, penanganan pascabencana juga harus menjadi prioritas. Ia menekankan pentingnya subsidi bagi warga yang kehilangan rumah dan harta benda, serta relokasi hunian ke wilayah yang lebih aman dari bantaran sungai.
“Infrastruktur yang rusak juga harus segera diperbaiki karena menyangkut arus barang dan orang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bang Has menyoroti akar penyebab bencana yang kerap diabaikan, yakni kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar dan tambang ilegal. Ia mendukung penuh langkah Presiden yang membentuk satuan tugas khusus untuk menindak para perambah hutan.
“Sudah tidak boleh ada toleransi terhadap pembalakan hutan ilegal. Ketika banjir, sisa-sisa kayu gelondongan hanyut, itu bukti nyata adanya penebangan liar di hulu. Ini harus dihentikan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa tambang ilegal, meski tidak menebang pohon, tetap merusak lingkungan dan harus ditindak tegas. “Hutan lindung adalah warisan kehidupan. Haram hukumnya diganggu. Ini tanggung jawab kita untuk anak cucu,” tambahnya.
Pernyataan Bang Has sejalan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tengah menyiapkan moratorium penebangan hutan di kawasan rawan bencana. Pemprov Jabar juga akan mengirim bantuan logistik dan dana sebesar Rp7 miliar ke wilayah terdampak, serta menggerakkan masyarakat untuk menanam dan merawat pohon sebagai bagian dari program rehabilitasi lingkungan.
Bang Has berharap agar penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk mempercepat pemulihan dan mencegah bencana serupa di masa depan.
“Ini menyangkut nyawa. Harus ada langkah preventif, penanganan medis, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Tapi yang lebih penting, kita harus menjaga lingkungan agar bencana tidak terus berulang,” pungkasnya.
