Cimahi/secondnewsupdate.co.id – Penggeledahan kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi oleh Kejaksaan Negeri Kota Cimahi terkait dugaan persoalan pelatihan tenaga kerja menuai perhatian publik.
Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, akhirnya angkat bicara. Ditemui saat kegiatan reses di Valore Hotel Cimahi, Minggu (26/4/2026),
Wahyu menegaskan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya langkah penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.
“Yang pertama, tentu saya selaku Ketua DPRD sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Penggeledahan, penyitaan barang bukti, itu bagian dari kewenangan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Menurut Wahyu, hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ia meyakini proses yang dilakukan kejaksaan akan mengarah pada titik terang.
“Memang belum ada tersangka, tapi barang bukti sudah diamankan. Kita tunggu saja, nanti juga akan terungkap siapa saja yang bertanggung jawab dan seperti apa duduk perkaranya,” katanya.
Ia juga menyinggung adanya informasi yang berkembang terkait dugaan gratifikasi dalam kasus tersebut.
Meski demikian, DPRD belum masuk pada pembahasan substansi karena masih menunggu hasil penyelidikan resmi.
“Kami belum mendalami ke arah itu. Biarkan dulu proses hukum berjalan. Saya lebih cenderung menunggu hasil dari Kejari,” tegasnya.
Imbauan untuk OPD: Bekerja Sesuai Aturan
Menanggapi potensi kejadian serupa di organisasi perangkat daerah (OPD) lain, Wahyu memberikan imbauan tegas namun normatif.
Ia menekankan pentingnya seluruh instansi, termasuk DPRD, bekerja sesuai aturan yang berlaku.
“Imbauan ini bukan hanya untuk dinas, tapi juga untuk kami di DPRD. Intinya bekerja melayani masyarakat sebaik mungkin, sesuai aturan dan norma yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap kebijakan dan langkah harus melalui pertimbangan hukum agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kalau memang melanggar aturan, sebaiknya ditahan. Tapi kalau sudah sesuai aturan, ya silakan dijalankan. Semua harus kembali pada regulasi,” kata Wahyu.
Terkait isu gratifikasi, Wahyu juga mengingatkan agar setiap pihak berhati-hati dan transparan dalam menjalankan tugas.
“Kalau memang ada yang tidak sesuai, ya dikembalikan. Tapi teknisnya seperti apa, itu ranahnya kejaksaan,” pungkasnya.
Proses Hukum Jadi Sorotan
Kasus penggeledahan di Disnaker Cimahi ini menjadi sorotan publik, terutama karena berkaitan dengan program pelatihan tenaga kerja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Langkah Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dinilai sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan transparansi di lingkungan pemerintahan daerah.
Hingga kini, proses penyelidikan masih berlangsung dan masyarakat menanti perkembangan lebih lanjut dari kasus tersebut. (Bagdja)
