SNU|Bandung,- Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., MM, menanggapi serius pernyataan Wakil Gubernur Erwan Setiawan terkait penurunan angka stunting di Jawa Barat. Menurutnya, capaian penurunan sebesar 5,8 persen sebagaimana dirilis dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah terhadap tantangan struktural yang masih membayangi.
“Kami mengapresiasi capaian penurunan stunting, tapi ini baru permukaan. Di balik angka itu, masih banyak pekerjaan rumah, terutama soal tata kelola lintas sektor dan keadilan akses layanan dasar di daerah tertinggal,” ujar Kang Sidkon usai mengikuti saat di hubungi melalui telepon selular jumat (21/11/2025).
Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan dan kelembagaan, Kang Sidkon menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta pelibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat sipil dalam program pencegahan stunting.
“Stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan. Ini soal bagaimana sistem pemerintahan bekerja secara terintegrasi. Mulai dari data yang valid, anggaran yang tepat sasaran, hingga pengawasan yang partisipatif,” tegasnya.
Kang Sidkon juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis wilayah. Ia menyebut bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses layanan publik yang terbatas harus menjadi prioritas dalam intervensi stunting.
“Jangan sampai programnya seragam, padahal tantangan tiap daerah berbeda. Di beberapa desa, akses ke posyandu saja masih sulit. Ini harus jadi perhatian,” katanya.
Lebih lanjut, Kang Sidkon mendorong agar program penurunan stunting tidak hanya fokus pada aspek gizi, tetapi juga menyentuh dimensi pendidikan, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Anak yang sehat butuh lingkungan yang mendukung. Itu artinya ibu harus punya pengetahuan, keluarga punya penghasilan, dan desa punya infrastruktur dasar. Ini kerja besar yang harus dikawal bersama,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Kang Sidkon mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan isu stunting sebagai agenda pembangunan jangka panjang, bukan sekadar proyek tahunan.
“Kalau kita serius ingin bonus demografi jadi berkah, maka investasi terbesar kita adalah pada anak-anak hari ini. Fraksi PKB akan terus mengawal agar kebijakan dan anggaran berpihak pada masa depan mereka,” pungkasnya.
