Jakarta//secondnewsupdate.co.id– Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui audiensi Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Sekretaris Daerah Cakra Amiyana dan jajaran ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Selasa (13/1/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, terutama terkait kepastian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) serta percepatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026.
Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS menegaskan bahwa koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
Hal ini dinilai sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Bandung.
Menurutnya, pengelolaan dana transfer ke daerah harus dilakukan secara optimal agar mampu menopang postur APBD yang sehat, kuat, dan transparan.
Optimalisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus menjamin pembiayaan program prioritas berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Bandung,” ujar Kang DS.
Ia menambahkan, audiensi tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memastikan seluruh kebijakan fiskal dan tata kelola anggaran daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Dengan koordinasi yang berkelanjutan, Pemkab Bandung optimistis mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (Apih)
