SNU|Bandung,- Pernyataan mengejutkan datang dari Ketua DPRD Kota Bandung yang mengaku tidak mengetahui secara pasti besaran tunjangan bulanan yang ia terima sebagai pejabat publik. Pengakuan tersebut memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan, Rabu(10/9/2025).
Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Kota Bandung, Samsi Salmon, menyebut pernyataan itu sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap realitas sosial. “Bagaimana mungkin seorang Ketua DPRD tidak tahu berapa tunjangan yang ia terima setiap bulan? Ini mencederai akal sehat publik,” tegas Samsi.
Menurut Peraturan Wali Kota Bandung No. 5 Tahun 2023, tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp58 juta per bulan, Wakil Ketua Rp56 juta, dan anggota DPRD Rp53 juta. Selain itu, tunjangan transportasi mencapai Rp16 juta untuk Ketua DPRD, Rp15,5 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp15 juta untuk anggota. Jumlah tersebut belum termasuk dana operasional dan tunjangan lainnya, yang jika diakumulasi, menghasilkan pendapatan bulanan yang sangat fantastis.
“Ini sangat ironis. Di saat warga Kota Bandung masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok, para wakil rakyat menikmati fasilitas mewah yang dibiayai dari pajak masyarakat,” lanjut Samsi.
LPKNI mendesak Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk segera mengevaluasi dan meninjau ulang kebijakan tersebut. Menurut Samsi, penyesuaian perlu dilakukan agar keuangan dewan lebih mencerminkan kondisi ekonomi rakyat.
“Jika Wali Kota benar-benar berpihak pada rakyat, maka ia harus berani melakukan perubahan terhadap tunjangan yang tidak masuk akal ini,” tandasnya.
Pernyataan Ketua DPRD yang mengaku tidak menghitung detail pendapatannya juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif. Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah kota untuk menyeimbangkan hak pejabat dengan keadilan sosial bagi warga Bandung.
