Garut//secondnewsupdate.co.id – Aspirasi masyarakat Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Yudha Turnawan dari fraksi PDIP, yang digelar di Aula Desa Cipicung, Kamis (22/1/2026).
Dalam forum tersebut, warga menyuarakan berbagai persoalan mendasar, mulai dari hilangnya Program Makanan Tambahan (PMT) balita, kerusakan infrastruktur drainase, keterbatasan fasilitas pendidikan keagamaan, hingga kekhawatiran terhadap ketimpangan alokasi anggaran pendidikan nasional.
Reses tersebut dimanfaatkan sebagai ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat.
Alih-alih menyampaikan pidato panjang, anggota dewan lebih banyak mendengar aspirasi warga sebagai bagian dari upaya menjadikan demokrasi hadir dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar proses lima tahunan.
Salah satu aspirasi yang mencuat disampaikan oleh Nina, kader Posyandu setempat. Ia mengungkapkan bahwa Program Makanan Tambahan (PMT) bagi balita sudah lama tidak berjalan, termasuk bantuan dari pemerintah provinsi.
“PMT sangat dibutuhkan, terutama untuk balita yang masuk kategori stunting. Selain itu, Posyandu juga membutuhkan dukungan perlengkapan,” ungkapnya dalam forum.
Aspirasi tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait, khususnya sektor kesehatan, guna memastikan program penanganan stunting kembali berjalan optimal.
Selain isu kesehatan, warga juga menyampaikan keluhan terkait drainase dan akses jalan lingkungan di sejumlah titik, seperti Kampung Genta, Kampung Gombong, Kampung Babakan Baru, Kampung Rumus Cili, hingga Jalan Mingkungan.
Di bidang pendidikan, Ustaz Gejen dari Kampung Genta menyoroti minimnya fasilitas pendidikan Islam, khususnya madrasah.
Ia menyebut wilayah tersebut masih kekurangan sarana pendidikan keagamaan dan membutuhkan penambahan fasilitas.
Permasalahan ini direncanakan akan diperjuangkan melalui skema hibah, baik melalui BPM PD maupun bantuan keuangan desa, sebagaimana pola yang diterapkan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya.
Kegiatan reses ini berlangsung beriringan dengan tahapan perencanaan daerah.
Pada hari yang sama, juga digelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Garut.
Aspirasi masyarakat Desa Cipicung akan dibawa dan dikomunikasikan kepada SKPD terkait agar dapat dipertimbangkan menjadi prioritas dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
“Harapannya, APBD benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, bukan hanya dalam dokumen, tapi dalam program nyata,” ujar wakil rakyat tersebut.
Reses ini juga dirangkaikan dengan pelayanan publik terpadu, hasil kolaborasi dengan Disdukcapil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
Warga dapat mengakses layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran, perekaman e-KTP, perubahan Kartu Keluarga, hingga layanan kesehatan dan cek kesehatan gratis langsung di lokasi kegiatan.
Langkah ini dinilai efektif karena memudahkan masyarakat desa yang selama ini harus menempuh jarak jauh ke kecamatan untuk mengurus administrasi.
Dalam dialog, turut mengemuka keresahan guru PAUD dan tenaga pendidik honorer terkait kebijakan pemerintah pusat, khususnya implementasi Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang pengangkatan ASN.
Ketidakpastian status tenaga pendidik dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Selain itu, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan. Anggaran MBG tahun 2026 yang mencapai Rp335 triliun dinilai berpotensi menggerus anggaran sektor pendidikan lainnya.
Sebagai perbandingan, anggaran rehabilitasi ruang kelas SD di Kabupaten Garut pada 2025 mencapai 224 sekolah, namun pada 2026 turun menjadi 62 sekolah.
Sementara itu, ruang kelas SD rusak berat tercatat mencapai 1.117 unit, dan SMP rusak berat sebanyak 799 unit.
“Kebijakan anggaran harus seimbang. Jangan sampai sektor pendidikan terabaikan karena fokus pada satu program saja,” tegasnya.
Reses ini ditegaskan sebagai bagian dari upaya mendaulatkan rakyat, dengan menjadikan demokrasi sebagai praktik keseharian mendengar, mencatat, dan memperjuangkan aspirasi warga.
“Demokrasi bukan hanya memilih lima tahun sekali, tetapi bagaimana suara masyarakat benar-benar didengar dan diperjuangkan,” pungkasnya. (Agung)
