SNU|Kota Cimahi – Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dari fraksi Partai Demokrat H Edi Kanedi menggelar Reses Masa Persidangan ke I yang dihadiri oleh para konstituennya sebanyak 500 orang konstituennya dari berbagai Daerah Pemilihan III Melong-Cibeureum, digelar di Jl. Singosari Raya No.3, Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Sabtu (19/4/2025).
Dijelaskan oleh Edi, bahwa dalam reses tersebut, yang menjadi prioritas utama para Konstituennya tersebut dalam masalah sampah yang menjadi polemik bagi masyarakat Cimahi.
“Usulan yang disampaikan oleh para konstituen saya yaitu terkait masalah sampah, nota bene menjadi permasalahan pokok di warga,” ungkap Edi.
Dijelaskan oleh Edi, bahwa tentunya masalah sampah yang menjadi skala prioritas utama,
“Masalah sampah itu menjadi skala prioritas utama dari tahun sebelumnya, cuma eksekusi pelaksanaan terkait dengan penanggulangan sampah, baru sekian persennya yang sudah dilaksanakan,” tukas Edi.
Hal itu kata Edi, tentunya menjadi PR pertama, di DPRD dan Pemerintahan Kota Cimahi,
“Karena sebetulnya program kegiatan atau format kegiatan sampah ini sudah bergulir di tahun sebelumnya,” terangnya.
Selanjutnya menurut Edi, di era tahun 2025 Walikota Cimahi yang baru Ngatiyana dan Adithia Yudistira,
“Ini juga lebih tajam, lebih diperkuat lagi dan lebih dimaksimalkan masalah sampah, karena memang ini jadi bagian yang berkelanjutan, bahkan volumenya seiring dengan penambahan penduduk, sekarang tidak terasa dari tahun ke tahun yang akhirnya beban sampah terus menarik,” cetus Edi.
Ditambah lagi kata Edi, dengan permasalahan TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung, Barat, dalam penerimaan sampah terbatas,
“Sehingga, memang dengan adanya Ompimpah yang digulirkan ditahun yang lama, dan pemilahan yang sekarang berjalan, sekarang masih tetap dilakukan,” kata Edi.
Diakui oleh Edi, bahwa anggaran pemerintah saat ini, sebagaimana ada instruksi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,
“Untuk hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan hajat hidup masyarakat, wabil khusus Kota Cimahi, dan se Jawa Barat, akan ada perhatian dari Walikota dan Gubernur,” terang Dia.
Edi juga menerangkan, sebagaimana intruksi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dimana anggaran yang tidak boleh di pangkas adalah,
“Anggaran yang berhubungan dengan kebutuhan untuk pelayanan kepada masyarakat,” jelas Edi.
Ditambahkan pula oleh Edi, dimana janji Walikota Cimahi Letkol Purn Ngatiyana SAP dan Wakil Walikota Cimahi Adithia Yudistira akan memberikan alat pengolah sampah disetiap perwakilan, agar segera terwujud.
“Saya harapkan Pak Walikota Cimahi Bapak Letkol Purn Ngatiyana dan wakil Walikota Cimahi Adithia Yudistira, yang akan memberikan mesin pengolahan sampah disetiap perwakilan, agar segera terwujud, karena kalau dalam penganggarannya belum terealisasi, belum termasuk anggaran tahun 2025,” cetus Edi.
Karena saat ini ada aturan untuk penghematan, yang tidak mengganggu dengan infrastruktur untuk pelayanan masyarakat.
“Cuman kan beliau belum masuk makanya dibahaslah RPJMD, yang nyambung dengan rencana pembangunan jangka menengah untuk di Kota Cimahi,” ungkapnya.
Kedepannya bagian yang termasuk Walikota Ngatiyana sudah bisa memasukan disaat melakukan perubahan Percepatan anggaran di Kota Cimahi.
“Sehingga harapan kami, di DPRD atau saya, targetnya di tahun 2025 dapat segera terlaksana, karena anggaran yang kemarin sudah dibunyikan dalam perubahan Percepatan, dan penghematan, itu tentunya visi misi walikota dan wakil walikota Cimahi sudah masuk,” tandas Edi. (Bagdja)
