Kabupaten Tangerang Banten// secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang bersiap mengucurkan Biaya Tak Terduga (BTT) senilai Rp44 miliar pada tahun anggaran 2026 untuk menangani kerusakan infrastruktur yang dinilai sudah berada pada level mendesak.
Fokus utama diarahkan pada perbaikan jalan rusak dan berlubang, terutama di kawasan Tangerang Utara yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Kerusakan infrastruktur jalan tersebut dipicu oleh tingginya curah hujan serta aktivitas kendaraan berat bermuatan berlebih (over load). Sejumlah ruas strategis seperti Sepatan–Pakuhaji, Tegal Angus–Pangkalan (Kecamatan Teluknaga), hingga beberapa titik lain di wilayah Kabupaten Tangerang masuk dalam daftar penanganan prioritas.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PKS, H. Sapri, S.Sos, menjelaskan bahwa dana BTT sejatinya disiapkan untuk kondisi darurat, seperti bencana alam dan kejadian tak terduga lainnya.
Namun, melihat kondisi infrastruktur yang semakin memprihatinkan, pemerintah daerah tengah mengkaji kemungkinan pemanfaatan dana tersebut untuk sektor jalan.
“BTT tahun 2026 nilainya Rp44 miliar untuk seluruh Kabupaten Tangerang. Dana ini pada prinsipnya digunakan untuk kebutuhan tidak terduga, seperti banjir atau bencana alam,” ujar H. Sapri, Rabu (11/2/2026).
Ia menambahkan, saat ini Pemkab Tangerang sedang berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan penggunaan BTT bagi perbaikan infrastruktur tidak menyalahi aturan, termasuk kemungkinan pergeseran anggaran ke anggaran murni.
“Karena persoalan infrastruktur ini sangat krusial, kami sedang berkoordinasi dengan BPK. Apakah penggunaan BTT untuk jalan diperbolehkan dan nanti bisa disesuaikan di anggaran murni,” jelasnya.
Menurut Sapri, secara kebijakan, wilayah utara Kabupaten Tangerang akan diprioritaskan lebih dahulu, mengingat tingkat kerusakan jalan di kawasan tersebut sudah sangat parah dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi serta mobilitas warga.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa di luar dana BTT, pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran murni untuk sejumlah ruas jalan. Salah satunya, ruas Tegal Angus–Pangkalan yang telah dianggarkan hampir Rp3 miliar, belum termasuk jalan Pakuhaji serta jalur Bojong Renged–Teluknaga.
“Kalau BTT ini sifatnya tambahan untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Jadi bukan menggantikan anggaran yang sudah ada, tapi mempercepat penanganan jalan-jalan yang kondisinya sudah darurat,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan pekerjaan, Sapri mengakui adanya potensi keterlambatan akibat faktor cuaca yang sulit diprediksi. Namun demikian, proses tahapan lelang proyek saat ini sudah berjalan dan diharapkan dapat dipercepat.
Sambil menunggu realisasi pembangunan, pemerintah daerah melalui kecamatan, bersama UPTD 8 Bina marga dari Dinas DBMSDA kabupaten melakukan antisipasi perbaikan sementara agar jalan bisa digunakan dengan nyaman. Sambil menunggu proses lelang selesai
“Jalan tidak ditutup, tapi dilakukan penanganan sementara agar pengguna jalan tetap aman. Harapannya, pembangunan bisa segera terealisasi karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat setiap hari,” pungkasnya. (Diana)
