SNU|Bandung,- Program sejuta sertifikat halal gratis yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto menuai respons positif dari pelaku UMKM di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat daya saing produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis usaha mikro dan kecil, Minggu(12/10/2025).
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M., menyambut baik program ini dan menilai bahwa sertifikasi halal bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi kunci pembuka akses pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.
UMKM di Jawa Barat selama ini memiliki potensi luar biasa, namun banyak yang terkendala legalitas dan sertifikasi. Dengan adanya program sejuta sertifikat halal gratis ini, pelaku usaha bisa lebih percaya diri menembus pasar modern dan ekspor, ujar Tina Wiryawati saat dihubungi Reporter secondnewsupdate di Bandung.
Program ini dijalankan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan menyasar pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini belum memiliki sertifikasi halal karena keterbatasan biaya. Dengan skema pembiayaan penuh dari pemerintah, pelaku UMKM kini dapat memperoleh sertifikat halal tanpa dipungut biaya.
“Kami berharap program ini tidak hanya berhenti pada pemberian sertifikat, tapi juga dibarengi dengan pendampingan dan edukasi berkelanjutan. Sertifikasi halal harus menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk naik kelas dan memperluas jaringan usahanya,” tambah Tina.
Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak di Indonesia diproyeksikan akan menjadi salah satu wilayah dengan dampak ekonomi paling signifikan dari program ini. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikasi halal juga membuka peluang kemitraan dengan ritel modern, e-commerce, hingga pasar ekspor yang mensyaratkan standar halal.
Pelaku UMKM di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat pun mulai merasakan manfaat langsung dari program ini. Banyak di antara mereka yang melaporkan peningkatan omzet dan kepercayaan konsumen setelah memperoleh sertifikat halal.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, BPJPH, dan pemerintah daerah, Tina Wiryawati optimistis bahwa program ini akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
