SNU|Kabupaten Garut – Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Asep Wawan, berharap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), di Kabupaten Garut dapat berjalan dengan baik dan transparan.
Maka dari itu Asep, menyampaikan bahwa, Pihaknya terus memberikan pembinaan serta arahan kepada PKBM, di wilayah tersebut.
Hal ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di PKBM berjalan dengan baik, terutama karena banyak PKBM yang didirikan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang, bukan hanya dari bidang pendidikan.
“Kami menyadari bahwa PKBM sering kali didirikan oleh masyarakat dari latar belakang hukum, ekonomi, atau bidang lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya agar mereka mampu mengelola PKBM dengan baik sesuai kapasitasnya,” jelas Asep.
Sesuai dengan kebutuhan kegiatan bimbingan yang berlangsung, Asep selaku sekretaris dinas Pendidikan di Gedung PGRI Korwil pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler, berharap hingga saat ini, terdapat 273 PKBM yang tercatat resmi di Kabupaten Garut. Namun, Asep juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam pengelolaan data siswa di PKBM.
“Kami berupaya menghilangkan stigma bahwa PKBM identik dengan siswa fiktif, untuk itu bagi masyarakat penyedia PKBM harus mencantumkan data – data siswa yang sesuai fakta, bukan diada -adakan,” tandasnya. Rabu (11/12/2024).
Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut juga menyoroti perihal adanya temuan PKBM dengan data siswa tidak sesuai kenyataan, sehingga dianggap fiktif.
Untuk menangani hal tersebut, maka tim dari Dinas Pendidikan akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi yang sebenarnya.
“Kami akan mengecek dokumen dan memastikan bahwa warga belajar yang tercatat benar-benar ada. Hal ini dilakukan agar pengelolaan PKBM menjadi lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, yang disampaikan oleh Kepala Seksi PKBM Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ian, menyatakan bahwa, pihaknya terus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada lembaga- lembaga PKBM agar lebih aktif dalam mengelola data melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Kami rutin melakukan pembinaan, bahkan akan menjadwalkan pemeriksaan langsung ke lembaga-lembaga PKBM itu dan jika ditemukan pelanggaran seperti data siswa fiktif, kami tidak segan-segan memberikan sanksi, termasuk mencabut izin operasional,” ungkap Ian.
lebih lanjut Ian menekankan bahwa, Pengelola PKBM harus serius dan jujur dalam mendata warga belajar. Selain itu, adanya alokasi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kini memungkinkan pengawasan lebih intensif terhadap lembaga-lembaga PKBM.
“Pengawasan akan dilakukan secara rutin setiap tahun. Jika ada pelanggaran, maka sanksi tegas akan diterapkan. Kami tidak ingin lembaga PKBM justru mencederai kepercayaan masyarakat dan Pemerintah,” tandasnya.
Langkah tegas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di PKBM serta memberikan manfaat nyata bagi warga belajar di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat ini. (***)
