SNU|Bandung,- Dalam sidang paripurna pembahasan RAPBD 2026, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., MM, menyampaikan pandangan fraksinya dengan nada tegas dan penuh muatan moral. Ia menekankan bahwa politik anggaran bukan sekadar teknokrasi, melainkan jihad kebangsaan yang harus berpijak pada keadilan sosial dan kemaslahatan rakyat, Jumat(14/11/2025).
“APBD bukan sekadar tabel angka, melainkan pernyataan ideologis tentang siapa yang benar-benar diperjuangkan oleh pemerintah,” ujar Kang Sidkon saat di wawancara.
Fraksi PKB mengapresiasi target pendapatan dan belanja daerah yang seimbang, masing-masing sebesar Rp28,78 triliun dan Rp28,49 triliun. Namun, Kang Sidkon menyoroti bahwa keseimbangan angka belum tentu mencerminkan keadilan fiskal.
“Tantangan terbesar Jawa Barat bukan semata kekurangan fiskal, melainkan ketimpangan struktural antara utara dan selatan, antara lembur dan kota,” tegasnya.
Ia menyerukan penataan ulang prioritas pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di koridor industri, tetapi juga menyentuh desa, petani, santri, perempuan, dan pemuda.
Fraksi PKB mengusulkan tujuh arah kebijakan utama sebagai fondasi pembangunan berkeadilan:
1. Swadaya Pangan dan Air: Transformasi menuju kedaulatan pangan dan air melalui revitalisasi irigasi, embung desa, dan teknologi pertanian berbasis data.
2. UMKM dan Koperasi: Penguatan ekonomi rakyat melalui pusat inovasi, koperasi pesantren, dan afirmasi pengadaan barang/jasa dari UMKM lokal.
3. Hilirisasi Pertanian dan Perikanan: Dukungan terhadap industri desa berbasis nilai tambah dan stabilisasi harga pangan dari hulu ke hilir.
4. Pendidikan Vokasi dan Ketenagakerjaan: Revitalisasi SMK, BLK, dan pesantren vokasi yang terhubung dengan dunia industri dan teknologi hijau.
5. Konektivitas Wilayah: Percepatan jalur lintas selatan dan pembangunan infrastruktur desa digital serta pasar rakyat berbasis koperasi.
6. Pesantren dan Kehidupan Keagamaan: Peningkatan sarana pesantren, insentif guru ngaji, dan beasiswa kader pesantren.
7. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial: Insentif kader posyandu, redistribusi dokter spesialis, dan digitalisasi sistem bantuan sosial.
Kang Sidkon menekankan bahwa belanja modal sebesar Rp2,9 triliun dan penyertaan modal BUMD Rp100 miliar harus diarahkan pada sektor produktif, bukan proyek kosmetik.
“Setiap rupiah dari APBD harus menjadi uang yang bermoral yang menggerakkan produksi, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan solidaritas sosial,” katanya.
Menutup pandangan fraksinya, Kang Sidkon menyebut pembahasan APBD sebagai bagian dari jihad kebangsaan perjuangan menegakkan keadilan sosial melalui instrumen fiskal.
“Keberhasilan sejati bukan diukur oleh angka pertumbuhan ekonomi, tetapi oleh berapa banyak air mata rakyat yang berhasil dikeringkan oleh kebijakan,” pungkasnya.
Fraksi PKB menyerukan agar RAPBD 2026 menjadi dokumen peradaban yang menulis ulang sejarah Jawa Barat sebagai provinsi yang hijau, adil, cerdas, dan berakhlak.
