SNU|Kota Bandung,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., MM, menyambut baik disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. Ia menilai, penetapan ini bukan sekadar formalitas anggaran, melainkan titik krusial untuk memastikan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar Kamis (20/11/2025), Kang Sidkon menegaskan bahwa fokus Gubernur Dedi Mulyadi pada infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan sejalan dengan aspirasi masyarakat yang selama ini disuarakan oleh Fraksi PKB.
“Kami mendukung penuh alokasi Rp4,8 triliun untuk perbaikan jalan provinsi dan kabupaten/kota. Tapi kami juga mendorong agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan. Jalan-jalan desa dan akses antar-kecamatan harus menjadi prioritas agar mobilitas dan ekonomi lokal bisa tumbuh,” ujar Kang Sidkon.
Ia juga menyoroti rencana pembangunan unit sekolah baru dan rumah sakit daerah sebagai langkah strategis memperluas akses layanan dasar. Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan harus mempertimbangkan wilayah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah.
“Kami berharap pembangunan rumah sakit di Indramayu bisa menjadi model pelayanan kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat. Jangan sampai hanya megah secara fisik, tapi minim pelayanan,” tegasnya.
Kang Sidkon turut mengapresiasi skema swadaya pembangunan jalan desa yang digagas Gubernur, di mana bahan baku dan teknologi disediakan oleh pemerintah provinsi, sementara masyarakat desa tetap diberi upah.
“Skema ini bagus untuk pemberdayaan. Tapi kami akan mengawal agar pelaksanaannya tidak memberatkan masyarakat dan benar-benar membuka lapangan kerja baru,” katanya.
Terkait dua raperda tambahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan Kang Sidkon menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pembahasan.
“Fraksi PKB mendorong percepatan pembahasan, tapi juga mengingatkan agar regulasi ini tidak menjadi beban baru bagi masyarakat kecil. Pendapatan daerah harus meningkat, tapi jangan sampai mengorbankan keadilan sosial,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Kang Sidkon mengajak seluruh elemen DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk menjaga semangat kolaborasi dan transparansi dalam pelaksanaan APBD 2026.
“APBD bukan sekadar angka, tapi cerminan komitmen kita terhadap rakyat. Mari kita kawal bersama agar setiap rupiah benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.
