SNU|Bandung,- Menanggapi percepatan pembangunan infrastruktur yang digencarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelang akhir 2025, anggota DPRD Jawa Barat Komisi I dari Fraksi PKB, H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., MM, menegaskan bahwa pembangunan fisik harus diimbangi dengan penguatan sektor pendidikan, khususnya sekolah dan pesantren.
“Kami apresiasi semangat pembangunan infrastruktur. Tapi jangan sampai pendidikan, terutama pesantren, terpinggirkan dalam pembahasan APBD 2026,” ujar Kang Sidkon di Bandung, Jumat (14/11/2025).
Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan kelembagaan, Kang Sidkon menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang adil dan berkelanjutan untuk lembaga pendidikan formal dan nonformal. Ia menekankan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan ketahanan sosial masyarakat Jawa Barat.
“Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga pusat pembinaan generasi muda. Sudah saatnya kita hadirkan keberpihakan anggaran yang nyata,” tegasnya.
Kang Sidkon juga mengingatkan bahwa pembangunan ruang kelas baru yang disebut dalam rencana infrastruktur Pemprov harus disertai dengan peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas pendukung. Ia mendorong agar pembahasan APBD 2026 pekan depan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap pendidikan inklusif dan berbasis nilai lokal.
“Kami akan kawal agar pendidikan tidak hanya jadi pelengkap, tapi jadi prioritas utama. Sekolah dan pesantren harus mendapat ruang dalam perencanaan anggaran,” tambahnya.
Dalam konteks keterbatasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kang Sidkon menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Ia berharap Pemprov Jabar membuka ruang dialog dengan DPRD dan pemangku kepentingan pendidikan untuk memastikan alokasi yang tepat sasaran.
“Kalau PAD jadi tumpuan, maka harus digunakan sebijak mungkin. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, bukan beban anggaran,” tutup Kang Sidkon.
