SNU|Bandung,– Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., MM, menegaskan bahwa produktivitas aparatur sipil negara (ASN) tidak semata-mata diukur dari kehadiran fisik di kantor, melainkan dari kualitas perencanaan, ketepatan belanja, dan capaian kinerja yang terukur.
Dalam pandangannya, era digital telah membuka ruang kerja yang lebih fleksibel bagi ASN, tanpa mengurangi tanggung jawab dan akuntabilitas. “Yang penting adalah progres pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta bisa dijalankan dengan baik,” ujar Kang Sidkon dalam wawancara via telepon, Rabu (19/11/2025).
Kang Sidkon menilai bahwa fleksibilitas kerja dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ASN sekaligus efisiensi anggaran negara. Ia menyebutkan pengurangan beban operasional seperti listrik, air, dan bahan bakar sebagai dampak positif dari model kerja yang adaptif.
Lebih jauh, Kang Sidkon mendorong kebijakan yang lebih humanis bagi ASN, termasuk pemberian cuti untuk merawat orang tua yang sakit dan penghargaan terhadap nilai-nilai kekeluargaan. “ASN yang ibunya sakit, apalagi stroke, sudah sepuh, harus diberi ruang untuk merawat. Kita harus hadir sebagai institusi yang peduli,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan yang memberikan kelonggaran bagi ASN untuk tidak masuk kerja saat merayakan ulang tahun ibu mereka. “Ini bukan soal absen, tapi soal penghargaan terhadap nilai keluarga yang menjadi fondasi integritas ASN. Kecuali yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik”, tambahnya.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Jabar yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian, Sidkon menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil. Ia mendorong agar Kepala BKD dan Sekda Provinsi Jawa Barat menyusun regulasi internal yang menyesuaikan jumlah pegawai di kantor dengan kebutuhan riil dan produktivitas.
Di sisi lain, Kang Sidkon memberikan perhatian khusus kepada ASN yang bekerja di lapangan dan menghadapi risiko tinggi, seperti pengawasan pembangunan infrastruktur dan penertiban tambang ilegal. “Mereka adalah garda terdepan pelayanan publik. Tunjangan dan perlindungan kerja harus ditingkatkan,” ujarnya.
Kang Sidkon berharap pembinaan kepegawaian yang berlangsung dapat menjadi momentum untuk membangun semangat baru di kalangan ASN Jawa Barat. “Kita ingin birokrasi yang adaptif, efisien, dan tetap berakar pada nilai kemanusiaan,” pungkasnya.
