SNU|Bandung,- Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., MM, menyoroti realisasi dana beasiswa santri senilai Rp10 miliar yang hingga saat ini baru terealisasi sebesar Rp5 miliar. Menurut Sidkon, meskipun sebagian anggaran telah dicairkan, belum ada bukti konkret di lapangan terkait pemanfaatan dana tersebut.
“Kalau sudah Rp5 miliar dicairkan, masyarakat berhak tahu digunakan di mana saja. Jangan sampai beasiswa santri ini hanya tercatat di atas kertas, tapi tidak berdampak nyata,” ujar Kang Sidkon dalam pernyataannya, Selasa(11/11/2025).
Kang Sidkon menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran beasiswa santri harus menjadi prioritas, terutama di tengah tuntutan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Ia juga meminta agar mitra kerja Komisi I, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) penerima hibah, segera memberikan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan terukur.
“Komisi I akan terus mengawal ini. Jangan sampai ada celah penyalahgunaan atau ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi. Kita bicara uang rakyat, jadi harus jelas output dan dampaknya,” tegasnya.
Sebelumnya, Kang Sidkon juga telah mengkritisi pemangkasan anggaran sejumlah OPD mitra Komisi I sebagai bagian dari efisiensi belanja daerah. Ia menilai, di tengah kebijakan efisiensi, setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan kegiatan dan belanja daerah agar sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kang Sidkon menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh pihak untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
