SNU|Bandung,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., MM, menyampaikan pandangannya terkait jawaban Gubernur Jawa Barat atas pandangan fraksi-fraksi dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat, 12 November 2025, dalam forum resmi DPRD Jawa Barat.
Kang Sidkon menilai bahwa jawaban Gubernur yang disampaikan melalui Sekretaris Daerah telah mencakup sebagian besar poin penting yang diajukan oleh fraksi-fraksi. Namun, ia menekankan pentingnya verifikasi lanjutan dalam pembahasan APBD mendatang.
“Jawaban Gubernur melalui Pak Sekda tadi cukup komprehensif, tetapi perlu kita cross check kembali dalam pembahasan APBD minggu depan. Kita ingin memastikan bahwa setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Kang Sidkon.
Dorong Sinergi Legislatif-Eksekutif dan Efisiensi Anggaran
Kang Sidkon menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memanfaatkan sumber daya APBD secara optimal. Ia juga mengakui bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang penuh tantangan, terutama dalam hal efisiensi anggaran.
“Perjalanan dinas luar provinsi sudah ditiadakan, tunjangan perumahan diturunkan. Tapi pembangunan harus tetap berjalan. Ini ujian komitmen kita terhadap pelayanan publik,” tegasnya.
Fokus pada Proyek Strategis dan Pemerataan Wilayah
Dalam konteks pembangunan, Sidkon mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional di Jawa Barat, termasuk pengembangan Bandara Kertajati sebagai pusat logistik dan perawatan pesawat, serta integrasi dengan Pelabuhan Patimban dan kawasan industri Segitiga Rebana.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat, termasuk penyelesaian trase jalan tol dan pembangunan jalur kereta ganda di wilayah selatan.
“Kita harus pastikan bahwa investasi dan belanja modal juga menyentuh wilayah selatan. Konektivitas ke Pelabuhan Ratu dan Cianjur harus dituntaskan agar potensi wisata dan ekonomi bisa berkembang,” tambahnya.
Harapan terhadap APBD 2026
Kang Sidkon berharap pembahasan APBD 2026 dapat menghasilkan alokasi anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat, memperkuat infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami di Fraksi PKB akan terus mengawal agar APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
