SNU//Makassar – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) bertema “Meneguhkan Pancasila, Mempersatukan Indonesia: Sinergi Lintas Sektor dalam Internalisasi Ideologi Pancasila pada Lingkungan Penyelenggaraan Negara Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, di Hotel Claro, Makassar. Jumat (10/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi, sinergi, dan harmonisasi program antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Selain itu, FKS juga menjadi sarana pemantauan serta evaluasi implementasi nilai-nilai Pancasila agar selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ideologi Pancasila di tengah berbagai tantangan kebangsaan.
“Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah adalah kunci keberhasilan program ini. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi fondasi kokoh untuk memperkuat persatuan, mendukung kohesi sosial, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban tinggi,” ujar Purwito.
Forum ini dihadiri sekitar 250 peserta yang terdiri atas pejabat pusat dan daerah, unsur TNI/Polri, organisasi kemasyarakatan, forum kebangsaan, akademisi, serta insan media.
Sejumlah narasumber hadir, antara lain:
Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc. – Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI
Hamdan Hamedan, M.A. – Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah
Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. – Rektor UIN Alauddin Makassar
Toto Purbiyanto, S.Kom., M.TI. – Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP
Dalam paparannya, Rido Hermawan menekankan pentingnya trilogi aksi penyelenggara negara melalui tiga ranah:
sikap dan perilaku (integritas pribadi), pengambilan keputusan (kebijakan publik), dan tata kelola (aksi institusional).
Sementara Hamdan Hamedan menyebut Pancasila sebagai kompas moral bangsa. Ia menegaskan bahwa Astacita bukan sekadar agenda, tetapi pilar kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 melalui delapan prioritas pembangunan nasional, mencakup sektor SDM, ekonomi rakyat, kesehatan, pendidikan, hingga perumahan.
Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis, menambahkan bahwa sila-sila Pancasila memberikan panduan etis bagi penyelenggaraan negara untuk membentuk insan berintegritas.
Sedangkan Toto Purbiyanto menegaskan bahwa pembinaan ideologi Pancasila adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa, bukan hanya BPIP.
Menurutnya, pembinaan tersebut memiliki dua fokus utama: individu dan institusi, melalui kebijakan serta regulasi yang berpihak pada nilai-nilai Pancasila.
Melalui forum ini, Kemenko Polhukam berharap internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat semakin membumi, menjadi fondasi persatuan bangsa, memperkuat kohesi sosial, serta meneguhkan komitmen menuju Indonesia yang bersatu, maju, inklusif, dan berintegritas pada 2045. (Jn//98)
