SNU|Pangandaran,- Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengambil langkah tegas menyusul dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan pemalsuan tiket di sejumlah objek wisata unggulan. Sebanyak lebih dari 100 petugas non-ASN yang bertugas di pintu masuk kawasan wisata kini tengah diperiksa oleh Inspektorat Daerah, Rabu(9/7/2025).
Sebagai respons cepat atas temuan awal tersebut, seluruh petugas tiket non-PNS resmi diberhentikan sementara mulai Senin, 7 Juli 2025. Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Pangandaran setelah adanya laporan dan penangkapan beberapa oknum yang diduga terlibat dalam praktik ilegal penjualan tiket wisata.
“Semua petugas tiket wisata dari Karapyak hingga Madasari kami liburkan sementara. Tugas mereka kini diambil alih oleh ASN dan PPPK yang ada di lingkungan Pemkab,” jelas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Nana Sukarna.
Pengelolaan sementara tiket masuk diambil alih oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, keterbatasan jumlah personel menyebabkan sebagian titik masuk belum sepenuhnya tercover.
“Kami akan evaluasi lebih lanjut setelah proses pemeriksaan selesai,” tambahnya.
Dari pihak Inspektorat, Sekretaris Inspektorat Syarif menyebutkan bahwa pihaknya masih mendalami temuan dan belum dapat memberikan pernyataan resmi. Di saat bersamaan, kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah petugas yang diduga terlibat dalam pemalsuan tiket dan pungli.
“Untuk yang sedang diperiksa oleh kepolisian, sepenuhnya kami serahkan pada proses hukum yang berjalan,” ujar Syarif.
Pemkab Pangandaran menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara transparan demi menjaga citra positif sektor pariwisata, yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah.
