Kabupaten Bandung//secondnewsupdate.co.id– Sejumlah program dan kegiatan di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, dinilai berjalan lambat bahkan belum optimal sejak awal pelaksanaan.
Kondisi tersebut memantik perhatian publik dan mendorong desakan agar realisasi berbagai bantuan segera dilakukan.
Sekretaris Kecamatan Ciwidey, Panpan Rispan, mengakui bahwa sorotan masyarakat turut menjadi faktor pemicu percepatan pelaksanaan program desa. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi awak media, Selasa (13/1/2026).
Menurut Panpan, keterlambatan pelaksanaan program tidak bisa dilepaskan dari belum terealisasinya anggaran pada waktu yang semestinya.
Ia menilai kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar ke depan program tidak baru berjalan setelah ramai disorot publik.
“Pelaksanaan program memang menjadi lebih lambat ketika anggaran belum terealisasi. Ini harus kami akui dan jadikan evaluasi, agar ke depan tidak menunggu ramai dulu baru program berjalan,” ujar Panpan.
Meski demikian, ia memastikan bahwa sebagian kebutuhan desa mulai terealisasi. Salah satunya, mobil operasional Desa Panundaan yang kini telah tersedia dan digunakan untuk menunjang aktivitas pemerintahan desa.
Panpan menegaskan, keterlambatan realisasi bantuan tidak boleh kembali terulang dan harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pemerintahan desa.
Bantuan Provinsi Mulai Bergerak
Terkait bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Panpan menyebut proses realisasi sudah mulai berjalan meski masih berada pada tahap awal.
Di lapangan, kegiatan baru sebatas pemasangan bekisting di lokasi pembangunan RW 01, Kampung Salam, Desa Panundaan.
“Bantuan provinsi ini sudah mulai berjalan. Hari ini sudah terpasang bekisting di titik pembangunan. Ke depan akan terus kami kawal agar pelaksanaannya sesuai rencana dan aturan,” katanya.
Sementara itu, penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panundaan masih menjadi persoalan.
Panpan mengungkapkan bahwa pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan pengurus BUMDes, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait waktu pasti dan besaran modal yang akan direalisasikan.
Di sisi lain, Ketua BUMDes Panundaan, Rahmat, mengaku pihaknya belum menerima dana BUMDes yang telah dialokasikan dalam APBDes. hingga Selasa (13/1/2026).
“Sampai hari ini kami pengurus BUMDes belum menerima dana tersebut, padahal informasinya dana sudah cair sejak Desember lalu. Kami juga belum mengetahui apa penyebabnya,” ujar Rahmat saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Rahmat menambahkan, pihaknya masih menunggu realisasi janji Kepala Desa Panundaan, An An Romdon, yang disebut akan menyerahkan dana BUMDes tersebut dalam beberapa minggu ke depan.
Dalam kesempatan itu, Panpan juga mengimbau masyarakat Desa Panundaan untuk aktif terlibat dalam pengawasan seluruh proses kegiatan dan penggunaan anggaran desa.
“Kami sangat terbuka. Masyarakat jangan ragu untuk ikut mengawasi semua kegiatan desa, baik pembangunan fisik maupun program lainnya. Pengawasan warga penting agar semuanya transparan dan sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar bentuk kontrol, melainkan upaya bersama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
Kondisi ini menegaskan bahwa transparansi dan pengawasan publik menjadi kunci, agar setiap program desa tidak hanya berjalan karena tekanan atau sorotan, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Panundaan. (Apih)
