Medan//secondnewsupdate.co.id – Stabilitas ekonomi dinilai memiliki pengaruh langsung terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Sumatera Utara.
Untuk menjaga kondisi sosial tetap kondusif, diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, akademisi, serta pelaku usaha.
Akademisi Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU), Arif Qaedy Hutagalung, menegaskan bahwa ekonomi yang sehat akan menciptakan stabilitas sosial, sementara kondisi keamanan yang terganggu berpotensi memperburuk iklim ekonomi daerah.
“Ekonomi dan keamanan saling berkaitan. Ketika keamanan terganggu, aktivitas ekonomi ikut terhambat. Sebaliknya, ekonomi yang kuat akan menopang stabilitas sosial,” ujar Arif Qaedy saat menjadi narasumber dalam Forum Diskusi Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Inflasi Daerah, Sektor Usaha Riil, dan Situasi Kamtibmas di Sumut, yang digelar di Medan, Jumat (6/2/2026).
Forum diskusi tersebut diikuti sekitar 75 peserta yang terdiri dari mahasiswa USU dan pelaku UMKM Kota Medan yang tergabung dalam DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI).
Kegiatan ini juga menghadirkan Kepala BPS Sumatera Utara, Asim Saputra, sebagai pembicara.
Arif Qaedy menjelaskan, menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak cukup hanya melalui pengendalian inflasi dan harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, penguatan struktur usaha lokal, khususnya sektor mikro dan kecil, menjadi faktor penting agar masyarakat tetap produktif dan memiliki daya tahan ekonomi.
“Ekonomi daerah yang kokoh adalah fondasi utama bagi stabilitas sosial dan keamanan dalam jangka panjang,” katanya.
Ia menambahkan, melemahnya sektor usaha mikro dapat meningkatkan risiko kerawanan sosial.
Tekanan ekonomi yang berkepanjangan berpotensi memicu konflik sosial berskala kecil, meningkatnya kriminalitas bermotif ekonomi, hingga ketegangan di kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi.
Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra menekankan pentingnya menjaga Kamtibmas demi kelancaran distribusi dan proses produksi industri di daerah.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama iklim usaha di Sumatera Utara masih tingginya biaya produksi yang dinilai kurang menarik bagi investor dan pelaku usaha.
“Inflasi bisa dikendalikan jika kondisi ekonomi kondusif. Kuncinya, tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi ekonomi sulit untuk mencari keuntungan sepihak,” ujarnya.
Asim juga menyoroti dampak gangguan distribusi pascabencana di wilayah Sumatera, khususnya Kepulauan Nias, yang sempat mengalami inflasi hingga 10 persen.
Namun, pada Februari ini, Sumatera Utara justru mencatat deflasi cukup dalam sekitar 0,75 persen.
“Kondisi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menormalkan pasokan komoditas, terutama di Kepulauan Nias, sudah mulai berjalan efektif,” pungkasnya.(Rizky)
