Tangerang// secondnewsupdate.co.id – Tinjau OPD Pascalebaran, Bupati Tangerang PBupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid melakukan pemantauan langsung ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara layanan publik pascalibur Hari Raya Idulfitri, Rabu (25/3/2026).
Pemantauan difokuskan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang serta beberapa OPD lainnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid didampingi Sekretaris Daerah, Asisten III, serta jajaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang. Ia menegaskan bahwa peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan optimal setelah masa libur panjang.
“Hari ini setelah halal bihalal, saya bersama Pak Sekda dan jajaran datang ke Disdukcapil untuk melihat langsung pelayanan. Alhamdulillah pelayanan tetap berjalan meskipun sebagian besar layanan KTP dan KK sudah dilaksanakan di kecamatan, sehingga keluhan masyarakat semakin berkurang,” ujar Maesyal.
Ia menjelaskan, sejumlah layanan strategis masih dipusatkan di Disdukcapil, di antaranya perbaikan data KTP akibat kesalahan nama atau tanggal lahir, layanan perpindahan penduduk antar daerah, serta pencatatan sipil seperti pernikahan non-Muslim, akta perceraian, dan pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA).
Bupati juga mengapresiasi inovasi Disdukcapil yang telah mendistribusikan pelayanan administrasi kependudukan hingga tingkat kecamatan. Menurutnya, langkah tersebut efektif dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan KTP sekarang sudah banyak dilakukan di kecamatan. Hanya blanko KTP elektronik tetap menjadi kewenangan Dukcapil karena harus terintegrasi dengan database pusat. Alhamdulillah stok blanko hingga Desember aman dan didistribusikan rutin setiap minggu ke kecamatan,” jelasnya.
Berdasarkan data Disdukcapil, jumlah wajib KTP di Kabupaten Tangerang saat ini mencapai sekitar 2,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99 persen telah terlayani, sementara sisanya sekitar 1 persen atau 25 ribu penduduk masih dalam proses pelayanan di tingkat kecamatan.
“Artinya bukan tidak dilayani, tetapi sedang diproses di kecamatan. Ini menunjukkan komitmen kami dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Terkait sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pascalibur Lebaran, Maesyal menyampaikan bahwa sebagian ASN masih menerapkan skema kerja fleksibel berupa Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH) secara terbatas.
“Mulai hari ini, untuk dinas yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat diberlakukan 50 persen WFA/WFH. Sementara OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, BPBD, DLH, dan Satpol PP tetap bekerja 100 persen,” ungkapnya.
Ia menegaskan, meskipun terdapat kebijakan kerja fleksibel, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan harus berjalan tanpa gangguan.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Bahkan di kecamatan dengan jumlah wajib KTP yang tinggi, pelayanan dibuka hingga Sabtu malam pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya,” pungkasnya. (Dia)
